PEKANBARU (BabadNews) - Mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi, mantan Kabag Umum, Novin Karmila, mendesak agar anggaran untuk kegiatan di Sekretariat Daerah Kota (Setdako) segera dicairkan, dibanding bagian lain. Padahal ketika itu keuangan daerah sedang minus.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Harianto, saat menjadi saksi untuk ketiga terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (20/5/2025).

Risnandar Mahiwa, Indra Pomi dan Novin Karmila didakwa melakukan korupsi anggaran rutin Pemko Pekanbaru dengan modus pemotongan Ganti Uang (GU) Persediaan dan Tambahan Uang (TU) Persediaan.

Ketiga terdakwa didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2024 sebesar Rp8.959.095.000.

Menurut Harianto dalam kesaksiannya, terhitung April hingga November 2024, ada 15 permintaan pencairan Tambahan Uang (TU) Persediaan yang ditandatangani oleh Indra Pomi, dan disampaikan melalui Novin Karmila. Totalnya mencapai Rp11,2 miliar.

Terkait pencairan anggaran itu, Novin selalu menghubungi Harianto dan menanyakan apakah Tambahan Uang (TU) Persediaan sebesar Rp11,2 miliar sudah cair. "(Dihubungi) ada via telepon, minta tolong dicairkan. Dia cuma mengingatkan tolong TU yang sudah cair disampaikan," kata Harianto.

"Maksudnya (Novin Karmila) itu mengawal (pencairan)?" tanya Jaksa dan dibenarkan oleh Harianto. "Ya," ucapnya.

Pencairan dana juga diingatkan oleh Nugroho Dwi Triputranto alias Untung, ajudan Risnandar Mahiwa. Untuk menyampaikan perintah Pj Walikota untuk segera mencairkan anggaran untuk Setdako Pekanbaru.

Selain melalui telepon, desakan pencairan anggaran untuk Setdako Pekanbaru juga disampaikan oleh Risnandar Mahiwa saat rapat yang diadakan di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani, pada 22 November 2024.

Pada rapat yang digelar sore hari itu hadir Indra Pomi, Kepala BPKAD Yulianis, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alek Kurniawan, dan saksi Harianto. Dalam rapat itu, Risnandar meminta Harianto agar mendahulukan pencairan anggaran untuk Setdako.

"Bilang diangsur aja dulu. Pak Indra Pomi sampaikan kalau bisa dahulukan kegiatan Setdako. Pak Risnandar menjawab, ya dahulukan Setdako, (Satker) lain diundur," tutur Harianto.

Atas desakan itu, dilakukan pencairan. Namun karena anggaran terbatas, pencairan dilakukan secara bertahap.

Pada sidang itu JPU juga memperlihatkan barang bukti catatan permintaan pencairan hingga pencairan sesuai tanggal masing-masing. Saksi Harianto turut diminta membacakan jenis kegiatannya yang dipilih secara acak sebagai sampel oleh JPU dalam layar monitor ruang sidang.

Atas barang bukti berupa pencairan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan itu, diakui saksi Harianto valid dan berasal darinya dan turut ditandatangani olehnya.

"Itu datanya valid dan benar dari Anda?" tanya JPU.

"Benar Pak," ucap Harianto menjawab pertanyaan JPU KPK.

Selain pemotongan GU dan TU, para terdakwa juga menerima gratifikasi. Risnandar menerima sebesar Rp906 juta dari 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pejabat di Pemko Pekanbaru pada medio Mei hingga November 2024. Jumlah yang diterima berupa uang, baju, dan tas mewah.

Indra Pomi menerima gratifikasi senilai Rp1,215 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, sedangkan Novin Karmila menerima Rp300 juta dari Rafli Subma dan Ridho Subma.

Seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan ke KPK dalam tenggat 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sumber: Cakaplah.com