PEKANBARU (BabadNews) – Kadin Riau menilai penanganan penyelundupan buah ilegal perlu dilakukan secara lintas instansi dengan melibatkan Bea Cukai, TNI, dan Polri. Pasalnya, aktivitas penyelundupan produk hortikultura dinilai semakin terorganisir dan merugikan ekonomi daerah.

Hal ini dikemukakan Direktur Kadin Provinsi Riau, Kholis Ramli, Kamis (16/10/2025), menanggapi pernyataan anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, Minggu kemarin, yang menyebut sedikitnya 10 ton durian tanpa izin resmi masuk ke Indonesia setiap hari melalui sejumlah jalur, seperti Batam, Riau, dan Jakarta.

Kholis menegaskan, upaya untuk mengatasi penyelundupan buah dan produk hortikultura lainnya harus menjadi program prioritas pemerintah pusat karena praktik ilegal ini merugikan pendapatan negara maupun daerah.

"Secara faktual, serbuan produk buah ilegal tidak hanya durian malaysia namun juga mangga thailand, jeruk dan anggur china," sebut Kholis.

Menurut dia, dalam tataran teknis upaya pengawasan praktik penyelundupan ini harus melibatkan kerjasama lintas instansi pemerintah, seperti Bea Cukai serta TNI dan Polri di perbatasan. "Imbauan kita, tolong diperkuat pengawasan pintu masuk buah ilegal itu, dan tingkatkan operasi penindakan di lapangan," kata Kholis.

Dipaparkannya, upaya pengawasan praktik penyelundupan tersebut, antara lain melalui identifikasi masalah dan memperkuat penjagaan di jalur rawan penyelundupan, menindak tegas pelaku penyelundupan sesuai hukum dan mengekspos pemusnahan barang penyelundupan.

"Selain itu, juga melakukan sosialisasi atau edukasi secara terpadu kepada masyarakat untuk mencegah modus-modus ilegal seperti jasa titip ilegal yang melanggar batas ketentuan. Tak kalah pentingnya adalah melakukan gerakan kampanye mencintai dan konsumsi produk buah lokal," jelas Kholis.

 Setiap Hari dan Terorganisir

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, aktivitas penyelundupan buah ilegal dari luar negeri bukan fenomena kecil. Jalur masuk yang dipakai cukup terorganisir, dan pengiriman dilakukan hampir setiap hari dalam jumlah besar. Bahkan, ada oknum penyelundup yang rutin mengirim 1–2 ton durian langsung ke Jakarta melalui Batam dan Riau.

"Bayangkan, 10 ton durian masuk tanpa izin setiap hari. Itu bukan hanya soal kerugian ekonomi, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap produk dalam negeri,” ujar politikus PKB itu.

Labib menilai praktik ini membuat petani durian di berbagai daerah terpukul berat. Harga jual buah lokal anjlok karena kalah bersaing dengan durian impor ilegal yang dijual lebih murah. Petani lokal tidak bisa bersaing karena harga durian Malaysia ditekan rendah tanpa pajak dan tanpa biaya resmi. "Ini jelas menciptakan persaingan tidak sehat,” katanya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di jalur distribusi. Durian-durian ilegal itu lolos dari pintu masuk tanpa melewati prosedur karantina maupun izin Kementerian Perdagangan. "Kalau ini terus dibiarkan, bukan cuma petani durian yang rugi, tapi juga negara kehilangan potensi pajak dan kontrol atas kualitas pangan,” ujar Labib.

Menurutnya, praktik impor ilegal seperti ini hanya memperkuat cengkeraman para pemain besar yang menguasai pasar lewat cara-cara curang. Ia menyebut durian ilegal hanyalah satu contoh dari banyak produk impor yang masuk tanpa izin—mulai dari pakaian, elektronik, hingga hasil hortikultura.

“Indonesia seperti surga bagi importir nakal. Mereka tahu sistem kita lemah dan mudah dilobi,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar pengawasan di pelabuhan dan jalur darat diperkuat dengan sistem digital dan kerja sama antarinstansi. “Kalau tidak ada ketegasan dan koordinasi, kasus seperti ini akan terus berulang,” tegasnya. ***