PEKANBARU (BabadNews) – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp277 miliar membuat Kabupaten Pelalawan harus berhemat di berbagai sektor. Namun, DPRD menegaskan agar program Universal Health Coverage (UHC) tidak terkena imbas pengurangan anggaran dan tetap menjadi prioritas utama pelayanan publik.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pelalawan, Dedy Prianto mengatakan, pemotongan anggaran diharapkan tidak menyasar pelayanan kesehatan, terutama program Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini menjadi tonggak penting dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan gratis tidak boleh menjadi korban pemotongan. Program UHC harus dipertahankan bahkan ditingkatkan karena kesehatan masyarakat adalah investasi jangka panjang yang berdampak luas.

Politisi PKS itu menyebut, program UHC saat ini telah menjangkau hampir 100 persen populasi, menyediakan layanan mulai dari pemeriksaan rutin hingga penanganan medis darurat tanpa biaya.

Pemotongan anggaran di sektor ini berpotensi menimbulkan efek domino berupa meningkatnya beban kesehatan yang memicu pengeluaran lebih besar di masa depan.

Pemotongan dana sebesar Rp277 miliar memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan dan sosial. Namun, Dedy mengingatkan pentingnya kreativitas dan solidaritas agar layanan kesehatan gratis tetap berjalan tanpa hambatan.

Ia juga mengimbau agar kebijakan anggaran tidak menunda penyelesaian masalah kesehatan yang sudah ditangani bersama.

"Saya juga mengapresiasi Pemda Pelalawan yang masih serius terhadap pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat masih menjadi prioritas utama," sebutnya.

Ia menilai, momen sulit ini membuka ruang diskusi publik lebih luas mengenai prioritas anggaran daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dedy berharap, dengan kebijakan yang bijaksana dan kemauan politik kuat, pelayanan vital seperti UHC akan terus memberikan manfaat dan harapan bagi warga Kabupaten Pelalawan.