PEKANBARU (BabadNews) – Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan standar pasar karbon hutan global berbasis integritas tinggi. Inisiatif ini diluncurkan Rabu (8/5/2025) melalui program Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future (GREEN for Riau), yang didukung oleh Program UN-REDD dan didanai pemerintah Inggris.

"Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang mengadopsi standar pasar karbon hutan global berbasis integritas tinggi untuk mengakses pembayaran berbasis hasil yang berlandaskan integritas," ujar Koordinator PBB untuk Indonesia, Gita Sabharwal. "Hal ini dapat menjadi model bagi provinsi lain dan negara lain dalam melakukan transisi hijau," sambungnya.

Riau memiliki sekitar 4,9 juta hektare lahan gambut dan menjadi salah satu penyimpan karbon terbesar di Indonesia. Namun, sejak 1990 hingga 2020, provinsi ini kehilangan sekitar 2,8 juta hektare hutan akibat perluasan lahan pertanian, pembalakan liar, dan kebakaran. Kondisi ini mendorong peningkatan emisi, ancaman terhadap ekonomi lokal, dan konflik lahan.

Program GREEN for Riau dirancang sebagai langkah untuk mencapai target Enhanced Nationally Determined Contributions (eNDCs) dalam Perjanjian Paris. Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas teknis, transparansi, dan keterlibatan masyarakat, program ini menyiapkan implementasi REDD+ di Riau. Masyarakat lokal juga akan terlibat dalam pengelolaan hutan dan gambut, serta mendapatkan pembagian manfaat yang adil.

Inisiatif ini membuka akses terhadap Results-Based Payments (RBP) melalui perencanaan yang inklusif, sistem pemantauan kuat, dan pendekatan terbaik dalam tata kelola hutan. Program ini turut didukung secara teknis oleh UNEP dan FAO.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Matthew Downing, menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif ini.

"Inggris bangga mendukung proyek penting ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Riau. Kami berharap pendekatan ini membuka peluang pembiayaan hutan yang lebih luas, termasuk dari sektor swasta," katanya.

Downing juga menyebut proyek ini sebagai bentuk konkret penguatan Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia yang sebelumnya telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan keterlibatan semua pihak dalam mengembangkan visi bersama pengelolaan hutan yang berkelanjutan," jelasnya.

Selain Riau, provinsi seperti Jambi dan Kalimantan Timur juga mengadopsi pendekatan mitigasi iklim. Namun, Riau menjadi pionir dalam restorasi gambut dan penerapan standar pasar karbon global, menandai evolusi menuju keuangan karbon berintegritas tinggi yang selaras dengan ekspektasi pasar internasional. ***

Sumber: Goriau.com