JAKARTA (BabadNews) – Permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendapat pengamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) di seluruh kantor kejaksaan memunculkan dugaan adanya penanganan kasus besar yang melibatkan petinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyebut langkah tersebut dapat diartikan sebagai upaya Kejaksaan untuk menjaga independensi dalam menangani kasus sensitif.

“Saya kira, bisa jadi Kejaksaan merasa kurang nyaman jika pengamanan dilakukan oleh Polri. Bisa saja mereka khawatir adanya potensi intervensi,” ujar Saiful kepada RMOL, Selasa (13/5/2025).

Menurutnya, baik Polri maupun Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi. Dalam situasi tertentu, Kejaksaan mungkin merasa lebih aman jika mendapatkan pengawalan dari institusi netral seperti TNI.

"Apalagi jika kasus yang tengah ditangani masih berkaitan atau menyerempet institusi Polri. Maka dari itu, demi memastikan proses hukum berjalan objektif, Kejaksaan bisa jadi lebih memilih TNI sebagai mitra pengamanan,” jelasnya.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga tidak menutup kemungkinan adanya ketegangan antara Kejaksaan dan Polri terkait penanganan perkara besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting.

"Jika memang tidak ada masalah, seharusnya Kejaksaan bisa menjelaskan alasan permintaan pengamanan ini secara terbuka. Jika tidak, publik bisa saja berasumsi bahwa ada kasus besar yang sedang ditangani dan mungkin menyentuh nama-nama penting di tubuh Polri," tambahnya.

Saiful menegaskan pentingnya transparansi agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat terkait alasan di balik kehadiran personel TNI dalam pengamanan kantor kejaksaan. (ant)

Sumber: Goriau.com