JAKARTA (BabadNews) - Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya angkat bicara soal polemik sistem multisyarikah yang digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada 2025.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengakui, penerapan sistem ini sempat membingungkan para jemaah.

“Ini buah simalakama,” kata Menteri Hilman Latief dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, sistem multisyarikah diterapkan karena adanya tekanan untuk memenuhi kuota jemaah haji di setiap daerah. Namun di sisi lain, visa haji yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi berbeda-beda tergantung syarikah yang mengurus.

Akibatnya, para jemaah yang telah didaftarkan sejak tiga bulan sebelumnya berangkat dalam kelompok dengan syarikah berbeda. Ini menyebabkan ketidakteraturan, termasuk jemaah yang tercecer dari kloter awal.

“Awalnya kita desain bersama dirjen-dirjen tiga bulan lalu, tetapi di lapangan ada kendala kultural di tingkat kabupaten, kota, dan kanwil. Ini yang membuat penerbangan jadi gado-gado,” jelasnya.

Hilman Latief memastikan, permasalahan ini hanya terjadi pada gelombang pertama pemberangkatan. Evaluasi telah dilakukan dan sistem satu syarikah untuk satu kelompok jemaah diterapkan di gelombang kedua.

“Minggu ini isi pesawat 494 jemaah, semua satu syarikah,” ujarnya.

Hilman juga mengungkapkan, alasan utama Kementerian Agama memilih sistem multisyarikah. Pemerintah Arab Saudi kini lebih ketat dalam mengawasi kedatangan jemaah haji asal Indonesia, terutama karena sebelumnya ada kasus jemaah yang datang tanpa visa haji resmi.

“Pihak keamanan Arab Saudi lebih waspada terhadap orang Indonesia. Kami diminta lebih ketat agar tidak ada yang masuk ke Makkah tanpa pengawalan dari syarikah,” ungkap Menteri Agama Hilman Latief polemik sistem multisyarikah pada ibadah haji 2025.

Sumber: Cakaplah.com