(BabadNews)  - Pemerintah Indonesia mengumumkan dan memutuskan mencabut izin tambang di Raja Ampat.

Kabar ini bagaikan angin segar, membuka kembali harapan akan masa depan cerah bagi salah satu kawasan konservasi laut paling berharga di dunia ini.

Namun, di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan krusial yang mengemuka di benak banyak pihak:

bisakah Raja Ampat bertahan secara ekonomi tanpa bergantung pada industri pertambangan?

Jawabannya, tegas dan terukur: bisa!

Pencabutan izin tambang ini bukan akhir, melainkan awal baru.

Ini adalah momentum bagi Raja Ampat untuk menegaskan identitasnya sebagai surga bahari yang mengedepankan keberlanjutan.

Potensi pariwisata bahari, riset kelautan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis konservasi adalah kunci.

Dengan pengelolaan yang tepat, Raja Ampat bisa menjadi model bagaimana kekayaan alam dapat menghasilkan kesejahteraan tanpa harus dihancurkan.

Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan sudah terbukti mampu menjadi tulang punggung ekonomi Raja Ampat, tanpa harus merusak alamnya yang rapuh.

Berdasarkan studi Konservasi Indonesia bersama Universitas Pattimura (UNPATTI) dan Universitas Papua (UNIPA) pada 2017, Raja Ampat mampu menampung hingga 21.000 wisatawan per tahun—angka yang masih berada dalam batas daya dukung lingkungan.

Victor menilai, angka ini semestinya menjadi acuan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir Raja Ampat.

Apalagi, kerangka hukum Indonesia pun mendukung pendekatan berbasis keberlanjutan. Ia merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

“Temuan ini menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pilihan nyata untuk menjaga alam sekaligus mendorong ekonomi,” ungkap Victor, Rabu (11/6/2025).



Sumber: Tribunpekanbaru.com