PEKANBARU (BabadNews) – Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah dengan menyiapkan lahan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menyebut sejumlah kebijakan pendukung telah diterbitkan di tingkat kabupaten/kota, termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Fokus kami sekarang adalah sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar fasilitas ini dimanfaatkan maksimal. Kuansing dan Pekanbaru sudah siapkan lahan, dan kami akan pantau kesiapan daerah lain melalui kunjungan lapangan,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Langkah ini menindaklanjuti evaluasi yang disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imran, yang meminta peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Imran, keberhasilan program 3 juta rumah tidak cukup jika hanya bertumpu pada pemerintah pusat. “Pemda harus berani mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sebagai bentuk gotong royong membangun masa depan,” tegasnya.

Ia juga mendorong penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri guna mempercepat proses perizinan. Imran meminta pemda melaporkan data PBG secara rutin, aktif melakukan sosialisasi, serta melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan kualitas rumah subsidi dan pemberantasan praktik pungutan liar dalam proses perizinan perumahan. ***

Sumber: Goriau.com