PEKANBARU (BabadNews) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapati bahwa angka kehadiran bayi ke Posyandu saat ini masih berada di angka 70 persen. Angka ini dinilai belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, M. Job Kurniawan, menyatakan bahwa Pemprov Riau menargetkan kehadiran bayi ke Posyandu bisa mencapai angka 85 hingga 90 persen.

"Kita menargetkan kehadiran bisa di angka 85 sampai 90 persen. Sementara, angka kehadiran bayi ke Posyandu saat ini masih pada angka 70 persen. Harusnya bisa lebih baik dari itu," kata M. Job Kurniawan.

Menurutnya, jika 30 persen bayi tidak hadir ke Posyandu, maka intervensi kesehatan dan gizi yang dilakukan bisa menjadi tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, ia meminta perhatian lebih dari pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terhadap keberadaan Posyandu.

Pemprov Riau juga menekankan pentingnya memiliki data bayi by name by address di setiap desa. Dengan data tersebut, pemerintah bisa mengetahui bayi mana yang belum datang ke Posyandu dan dapat melakukan kunjungan langsung.

"Maka, kami ingin ada perhatian dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Pemprov atas Posyandu yang ada di tiap desa, ada perhatian kita kepada kader PKK dan Posyandu dan bidan desa yang ada di tiap Posyandu," katanya.

Job Kurniawan menyatakan bahwa kader PKK, bidan desa, dan petugas Posyandu harus aktif menjemput bola.

Jika diketahui ada bayi yang tidak hadir, maka mereka harus mengunjungi rumah bayi tersebut untuk mengetahui penyebabnya.

Baca juga: Gubri Tegaskan ASN Riau Bukan Sekedar Pelayan Publik, Harus Jadi Penyelesai Masalah
"Kalau ada bayi yang tidak ke Posyandu, saya rasa kita bisa intervensi untuk mendatangi bayinya ke rumahnya, agar tahu alasan orang tua tidak membawa bayinya ke Posyandu," jelasnya.

Langkah ini penting agar penanganan gizi bayi tidak terputus karena kendala kehadiran bayi di Posyandu. Ia meyakini bahwa dengan pendekatan langsung, angka partisipasi akan meningkat secara signifikan.

"Maka, hal ini perlu koordinasikan dengan baik antara pemerintah kabupaten/kota, dan kecamatan. Maka, kita harus berkomitmen untuk bersama-sama melakukan intervensi," sebutnya.

Dengan dukungan dana APBN serta alokasi dana desa, program Posyandu dan intervensi gizi harus lebih digencarkan. Harapannya, ke depan tidak ada lagi bayi yang luput dari pantauan kesehatan dasar di desa.

"Sasaran stunting ini adalah bayi 0 sampai 36 bulan. kita didukung oleh dana APBN melalui Dinas Kesehatan. Lalu, kami juga bantu dari dana desa yang kami salurkan ditiap desa. Mudah-mudahan, Posyandunya semakin semarak, semua bayi yang ada bisa hadir di Posyandu," harapnya.

Sumber: Halloriau. Com