PEKANBARU (BabadNews) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau untuk bekerja lebih keras agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, M.Si, menyampaikan hal ini usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PT Jamkrida pada Kamis (3/7/2025). Dalam rapat tersebut, pihaknya mengevaluasi program kerja perusahaan pelat merah yang telah berdiri sejak 2013.

“Sebagai BUMD yang diberi mandat oleh Pemprov Riau, Jamkrida seharusnya berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Kami ingin tahu apa saja capaian dan sejauh mana pengelolaan serta pengembangan usaha yang telah dilakukan,” kata Edi Basri, Jumat (4/7/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, Jamkrida harus memperluas cakupan kerja dan tak hanya mengandalkan kerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Ia meminta manajemen berani melakukan inovasi dan menjajaki peluang penjaminan di lembaga keuangan lainnya.

“Perkuat inovasi. Jangan hanya bergantung pada bank milik pemerintah daerah. Jamkrida harus berani ekspansi ke lembaga keuangan lain agar potensi penjaminan lebih luas,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jamkrida Riau, Hafiz Akbar, menyambut positif arahan DPRD. Ia menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik.

“Jamkrida berperan dalam mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, agar memiliki akses lebih baik ke sumber pembiayaan. Kami menjembatani pelaku usaha yang tidak memiliki agunan agar tetap bisa mendapat akses keuangan,” ujar Hafiz, yang baru menjabat sejak Mei 2025.

Ia menambahkan, kinerja operasional PT Jamkrida selama Januari hingga Mei 2025 terus menunjukkan perbaikan, terutama pada sektor penjaminan kredit produktif dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dioptimalkan bersama PT Bank Riau Kepri Syariah.

“Dari sisi pendapatan imbal jasa penjaminan (IJK) KUR, kami sudah mencapai 65,87 persen dari target RKAP 2025 hingga Mei. Kami terus berkomitmen untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah demi peningkatan PAD,” pungkasnya. ***


Sumber: Goriau.com