PEKANBARU (BabadNews) - Ketua DPRD Riau Kaderismanto, akan mendiskusikan terkait usulan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Riau tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) defisit anggaran Rp1,76 triliun yang terjadi di Provinsi Riau tahun anggaran 2024.

Menurutnya, untuk memutuskan pembentukan Pansus atau tidaknya perlu dimintai pandangan atau pendapat dari masing-masing fraksi.

"Jadi mungkin kita akan diskusikan dulu bersama dengan fraksi-fraksi, dan langkah yang kita ambil tentu apa yang diputuskan oleh kawan-kawan fraksi," ujar Kade, Sabtu (5/7/2025).

Saat ini pihaknya belum bisa memutuskan apakah Pansus defisit anggaran tersebut perlu dibentuk atau tidak.

"Apakah ini perlu dilakukan pembentukan Pansus atau tidak, tentu kita akan dengarkan dulu dari kawan-kawan fraksi," katanya.

Bahkan dia secara pribadi pun belum bisa memutuskan apakah Pansus tersebut perlu dilakukan atau tidaknya.

"Tidak bisa juga dari kita sendiri, kita dengarkan dukungan dari semua fraksi. Suara-suara perlu kita dengarkan semuanya, termasuk dari adik-adik mahasiswa dan semua elemen yang menyuarakan terkait hal itu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan sejumlah organisasi kemahasiswaan mendesak DPRD Provinsi Riau agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran yang terjadi di Provinsi Riau sebesar Rp1,76 triliun.

Pansus yang dibentuk DPRD Riau bertujuan untuk menelusuri dan menginvestigasi penyebab terjadinya defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 lalu.

Para mahasiswa tersebut menilai ada kejanggalan dan tidak transparannya Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola keuangan daerah. Bahkan mereka menduga kuat indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah.

Mereka juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau maupun pimpinan DPRD Riau saat itu.

Selain itu, dalam laporan BPK RI juga mengungkap adanya temuan-temuan serius seperti penggunaan belanja daerah yang tidak efisien serta adanya tumpang tindih anggaran.

Sumber: Cakaplah. Com