PEKANBARU (BabadNews) - Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet menolak rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) defisit anggaran Rp1,7 triliun sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 lalu.

Politisi Golkar itu mengatakan, defisit yang dialami Provinsi Riau tidak terjadi pada tahun ini saja, namun juga dialami tahun sebelumnya. Kemudian defisit ini tidak hanya di Riau, namun juga dirasakan daerah secara nasional.

"Tahun 2023 lalu juga terjadi defisit, tapi dengan peran Sekda dan Forkopimda, defisit itu bisa tertutupi," ujar Eet, Senin (7/7/2025).

Namun defisit yang terjadi pada tahun 2024, kata Eet, berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama ada empat gubernur yang menjabat.

Mulai dari Gubernur Syamsuar, kemudian digantikan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, selanjutnya naik Pj Gubernur SF Hariyanto, dan terakhir dijabat oleh Pj Gubernur Rahman Hadi. Empat gubernur ini memiliki karakter yang berbeda-beda.

"Nah saat empat gubernur ini memimpin terjadilah perubahan anggaran, kita tahu postur kekuatan APBD Riau ini dari DBH Migas, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan lain-lain. Tapi kekuatan full pendapatan itu dari DBH Migas," ungkapnya.

Pada tahun 2024 itu, ekspektasi Riau itu dapat DBH Migas sebesar Rp1,6 triliun. Namun yang terealisasikan hanya Rp200 miliar. Artinya, kata Eet, Pemerintah Pusat sudah menyiapkan skenario lain dan bakal ada ancang-ancang yang mengakibatkan daerah defisit.

"Nah kita tarik lagi ke belakang, anggota DPRD pada masa itu siapa? Ada beberapa orang yang di Banggar, dan sekarang berkoar-koar untuk membentuk Pansus berdasarkan LHP BPK," katanya.

Seharusnya, kata Eet, DPRD Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau mencari solusi dalam menangani defisit tersebut. "Baik pihak Pak Gubernur, Bapenda, bagaimana mencari solusi, bukan berkoar-koar," ucapnya.

Dikatakannya, maksud dari rencana pembentukan Pansus tersebut adalah untuk mengejar SF Hariyanto.

"Ini ada apa? Apakah ini karena beliau (SF Hariyanto) mau maju jadi Ketua Golkar atau apa, ini harus ditandai dulu. Kita tahu betul APBD itu seperti apa," sebutnya.

Dirinya berharap agar bersinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk mencari solusi. Semua stakeholder menilai dengan jernih dan memang harus sama-sama mencari solusi.

"Kerja kita sama-sama Pemerintah Provinsi Riau, DPRD Riau bagaimana solusinya. Tidak perlu ada Pansus, untuk apa? Saya sebagai Anggota DPRD Riau menolaklah untuk pembentukan Pansus. Kita harus kerja, kerjanya ya mencari solusinya," jelasnya.

Sumber: Halloriau.com