PEKANBARU (BabadNews) - Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah rumah sakit swasta yang beroperasi di Kota Pekanbaru, Kamis (10/7/2025). Rapat tersebut diinisiasi lantaran adanya laporan masyarakat terkait dugaan manipulasi data penyakit dalam klaim BPJS.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri dan didampingi Sekretaris Komisi Eva Yuliana. Dalam rapat itu, Komisi III menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan permainan antara pihak rumah sakit dan penyedia obat.

Ketua Komisi III menyebut ada indikasi bahwa rumah sakit melakukan pengaturan stok dan harga obat yang merugikan pasien, terutama peserta BPJS.

Tak hanya itu, Komisi III juga mempertanyakan dugaan manipulasi data penyakit pasien dalam proses klaim BPJS. Tentunya, kata Edi Basri, hal ini menjadi perhatian serius dari wakil rakyat karena dapat merugikan negara dan bahkan mencederai kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan berbasis jaminan sosial.

Dia tidak ingin ada rumah sakit yang memanfaatkan sistem untuk kepentingan sendiri. "Kita ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan secara transparan dan profesional," ujar Edi Basri.

Sekretaris Komisi III Eva Yuliana juga menyoroti persoalan pelayanan terhadap pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Banyak masyarakat penerima KIS yang mengeluhkan kurangnya pelayanan maksimal dari rumah sakit swasta, terutama dalam hal ketersediaan tempat tidur dan penanganan cepat darurat.

Karena itu, pihak rumah sakit swasta diminta memberikan klarifikasi atas berbagai temuan dan keluhan masyarakat yang sudah sampai ke DPRD. Komisi III berharap rumah sakit swasta tidak membedakan pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS/KIS.

Di samping itu, Komisi III juga mengapresiasi bahwa ada dua rumah sakit di Riau mendapatkan predikat terbaik di internasional. Dua rumah sakit itu yakni Awal Bros Sudirman dan Eka Hospital.

Predikat terbaik itu diberikan oleh Asosiasi Rumah Sakit International. Dari 12 rumah terbaik di Indonesia, dua di antaranya berada di Riau.

"Itu kita memang harus apresiasi, dalam kaitannya supaya RSUD Arifin Ahmad juga bisa begitu ke depannya. Tidak perlu lagi ke luar negeri," pungkasnya.

Sumber: Cakaplah.com