(BabadNews)  - Pemkab Rokan Hilir berkomitmen dalam melakukan berbagai upaya strategis percepatan penanggulangan malaria di Negeri Seribu Kubah.

Komitmen ini diperkuat dalam rapat yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles bersama beberapa lintas sektor lainnya di Ruang Rapat Kantor Bupati Rokan Hilir, Senin (28/7).

Dalam rapat tersebut, Wabup menyerukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersatu menghadapi ancaman wabah yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan publik.

"Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT), segera menyusun rencana operasional yang komprehensif dalam penanganan malaria. Pendekatan struktural harus disertai dengan perubahan budaya masyarakat, khususnya terkait pola hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga," sebutnya.

Selain daripada itu, dia juga menegaskan agar setiap kantor dinas harus memiliki tempat sampah, serta harus adanya edukasi masif melalui media visual seperti poster-poster imbauan kepada masyarakat.

Tidak cukup sampai disitu, Wabup juga menyoroti fenomena pembuangan sampah ke laut oleh kapal-kapal nelayan, yang menurutnya telah menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan pesisir. Ia secara khusus menyinggung wilayah Penipahan yang dinilainya mengalami akumulasi sampah yang parah, terutama saat air laut pasang surut hingga ke pemukiman warga.   

“Jika kebiasaan membuang sampah ke laut tidak dihentikan, maka garis pantai kita akan terus dipenuhi limbah. Saya prihatin dengan kondisi Penipahan, yang tumpukan sampahnya bisa memperburuk penyebaran malaria. Ini harus kita tangani serius,” tegasnya.  

Menindaklanjuti hal tersebut, Wabup juga menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perikanan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada para nelayan agar tidak lagi membuang sampah ke laut.

"Kepada para kepala desa, diimbau untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong serta memastikan setiap rumah memiliki fasilitas tempat sampah.  Jika diperlukan, segera terbitkan surat edaran terkait penanganan malaria. Kita harus menyusun mekanisme teknis di tingkat puskesmas pembantu (pustu) — saat ini tercatat ada 1.045 pustu di seluruh kabupaten — agar pelayanannya sesuai standar,” jelasnya.


Sumber: Riaumandiri.co