www.babadnews.com
Otonomi | Pekanbaru | Rohil | Opini | Indeks
Bebani APBD, DPRD Pekanbaru Minta THL yang Tak Jelas Dicoret, Semua OPD Harus Lakukan Evaluasi
Jumat, 01 Agustus 2025 - 15:43:12 WIB
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU (BabadNews)  - Komisi III DPRD Pekanbaru meminta seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di lingkungan masing-masing.

Evaluasi ini dinilai penting, guna memastikan bahwa setiap nama THL yang tercatat, benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja instansi, plus sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin menyampaikan, keberadaan THL yang tidak aktif, namun tetap menerima honor, menjadi beban serius terhadap APBD.

Menurutnya, pengeluaran rutin untuk membayar THL yang tidak jelas keberadaannya harus dihentikan, alias dicoret saja.

“Kami minta di seluruh OPD, jangan sampai ada nama, tapi orangnya tidak pernah masuk kerja atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Ini pemborosan anggaran dan merugikan keuangan daerah. Evaluasi harus dilakukan BKP SDM,” tegas Tekad kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (1/8/2025).

Sekadar diketahui, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sudah menginstruksikan evaluasi THL di RSD Madani Pekanbaru, pasca adanya dugaan pungli bagi THL yang masuk bekerja.

Agar ada rasa keadilan, legislator menekankan juga, tidak hanya di RSD Madani, tapi di seluruh OPD lainnya dilakukan hal serupa.

Lebih lanjut diharapkan, Komisi III juga meminta agar OPD tidak asal-asalan merekrut THL tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil dan beban kerja yang ada.

Harapan tujuan evaluasi harus dilakukan, harus disertai dengan data konkrit terkait jumlah, fungsi, serta kehadiran para THL di setiap OPD.

Selain untuk efisiensi anggaran, evaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja, di lingkungan Pemko Pekanbaru.

“Setiap sen uang rakyat yang dibelanjakan harus benar-benar bermanfaat. Jangan sampai ada praktik-praktik manipulatif, seperti nama THL fiktif yang hanya jadi formalitas untuk menggaji oknum tertentu,” tambahnya.

"Jadi ini juga untuk memutus rantai pemain THL, Jangan biarkan oknum ini bermain terus menerus. Sementara gaji THL, dibebankan di APBD yang kini lagi defisit," sebutnya.


Sumber: Tribunpekanbaru.co




 
Berita Lainnya :
  • Topan Kalmaegi Terjang Filipina, 140 Orang Tewas dan Ratusan Hilang
  • Satgas Migas dan PHR Sinergi Amankan Aset Negara di Blok Rokan
  • Lima Pengedar Sabu Ditangkap di Pelalawan, Polisi Ungkap Dua Jaringan Sekaligus
  • DPRD Pekanbaru Dukung Seleksi Terbuka Camat dan Lurah, Ingatkan Transparansi Hasil
  • Pemerintah Siapkan Program Pembagian Tanah untuk Keluarga Miskin Ekstrem
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Serikat Pekerja Indonesia Laporkan Dugaan Mal-administrasi Pegawai Disnaker Provinsi Riau ke Omdusme
    2 Bertemu Ketua KNPI Pekanbaru 2011-2014, M Yasir Peroleh Banyak Pelajaran BerKNPI
    3 Dilantik Ade Fitra, M Yasir Sah Jabat Ketua PK KNPI Binawidya 2021-2024
    4 Kades Tarai BangunĀ Andra Maistar Lantik Ketua RT dan RW Serentak
    5 Kejagung Periksa Pejabat KLHK, Dugaan Korupsi Oleh Pengelolaan Lahan Hutan di Inhu
    6 Bukit Raya Raih Penghargaan Sebagai Kecamatan Terinovatif 1 Tahun 2020
    7 Tim Basket Putri SMA 1 Kampar Berhasil Melaju ke Babak Kedua, Usai Kalahkan SMA 1 Tandun
    8 Perbaikan Jalan di Kuansing Terus Digesa, Alat Berat Dikerahkan
    9 Dibela PEKAT IB, Bupati Ahmad Yuzar Dinilai Tak Cacat Hukum, Sekda Justru Langgar Kode Etik ASN
    10 Hari Ini PLTA Koto Panjang Riau Akan Buka 3 Pintu Waduk Sekaligus
     
    Otonomi | Pekanbaru | Rohil | Opini | Indeks
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2020-2023 PT. BBMRiau Indo Pers