BANDA ACEH (BabadNews) – Penangkapan dua aparatur sipil negara (ASN) di Banda Aceh oleh Densus 88 Antiteror Polri menjadi sorotan tajam publik dan mengguncang kepercayaan terhadap integritas birokrasi daerah. Kedua ASN tersebut, ZA (47) dan MZ (40), diamankan Selasa (5/8) pukul 09.00 WIB setelah menjalani pemantauan intensif selama beberapa bulan.

Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana menjelaskan, ZA diduga memiliki peran penting dalam pendanaan logistik kelompok teror, sementara MZ disebut berperan dalam perekrutan kader jaringan.

"Dari hasil penyidikan, ZA aktif mendanai kegiatan organisasi teror di Aceh. Sedangkan MZ menempati posisi strategis dalam perekrutan anggota," ujarnya, Selasa (5/8).

Penangkapan ini turut menyita sejumlah barang bukti seperti laptop, handphone, flashdisk, hingga senjata tajam. Diduga, alat-alat tersebut menyimpan data penting terkait aktivitas dan struktur jaringan.

"Barang bukti ini sangat penting dalam mengungkap jaringan dan dokumentasi internal mereka," sambungnya.

Kasus ini memunculkan kekhawatiran mendalam di lingkungan instansi pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, sebagai tempat kedua ASN tersebut bertugas, langsung merespons dengan langkah kehati-hatian.

Juru Bicara Pemkot Banda Aceh, Tomi Mukhtar mengaku terkejut dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum.

"Kami kaget. Tidak menyangka ada ASN terlibat. Kami tunggu perkembangan dari kepolisian untuk langkah lebih lanjut," ucapnya.

Senada, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, membenarkan bahwa MZ merupakan ASN aktif di kantornya dan penangkapannya telah diberitahukan secara resmi oleh polisi.

"MZ ditangkap di sebuah warung kopi di Banda Aceh. Kami telah menerima surat pemberitahuan dari kepolisian, namun sejauh mana keterlibatannya masih kami tunggu dari hasil penyidikan," jelasnya.

Penangkapan dua ASN ini memantik evaluasi mendalam soal pengawasan integritas pegawai. Banyak pihak mendesak agar rekrutmen dan pembinaan ASN ke depan melibatkan pendekatan yang lebih ketat terhadap latar belakang ideologi dan keterlibatan jaringan radikal. ***

Sumber: Goriau.com