PEKANBARU (BabadNews) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menggelar diskusi terkait penguatan kelembagaan pengawas Pemilu bersama mitra Bawaslu. Diskusi ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, Rabu (13/8/2025).

Kehadiran Dede Yusuf di diskusi tersebut juga sekaligus menjadi pemateri bersama akademisi dan Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal. Hadir sebagai peserta di antaranya anggota Bawaslu Riau, KPU, pengawas Pemilu, akademisi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), pegiat Pemilu, serta masyarakat.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat itu mengatakan, diskusi yang digelar oleh Bawaslu Riau ini dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang sudah berlangsung pada tahun 2024 lalu.

Dikatakannya, bahwa seluruh Indonesia baru saja menyelesaikan momen Pilkada serentak 2024, dan bahkan ada yang sampai pada tahun 2025 karena ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) berkali-kali.

"Kita dalam rapat di DPR sudah sampaikan kepada KPU dan Bawaslu supaya tidak ada lagi PSU di atas PSU. Itu terjadi disebabkan karena ketidaktercermatan, ketidakjelian kawan-kawan penyelenggara di dalam melakukan mitigasi, sehingga akhirnya berulang," ujar Dede.

Selain itu, PSU ini terjadi karena adanya money politic, ketidaknetralan ASN, serta masalah administrasi lainnya. Akibatnya, anggaran yang seharusnya bisa dihemat, malah terbuang sia-sia.

Bahkan beberapa daerah menyerah karena tidak adanya anggaran. Ketika tidak ada anggaran, kata Dede, fungsi pengawasan menjadi lemah, dan terjadi lagi money politic dan sebagainya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan Pemilu ini dikarenakan adanya beberapa faktor. Faktor pertama berkaitan dengan sumber daya manusia yang profesional.

"Kami masih banyak menemukan penyelenggara yang aktif ikut tim sukses salah satu calon. Kemudian kedua, kepala daerah juga masih memiliki supporting kepada penyelenggara, sehingga itu menjadikan penyelenggara kurang kuat dalam menentukan sikap," katanya.

Tak hanya itu, rekrutmen penyelenggara juga dilakukan menjelang Pilkada, sehingga orang yang masuk bukanlah orang yang kapasitasnya sebagai penyelenggara.

"Oleh sebab itu, kami menyampaikan temuan-temuan ini agar tolong diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, kita akan mengevaluasi seluruh jajaran KPU dan Bawaslu," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal mengatakan, agenda ini dalam rangka refleksi dan evaluasi pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pasalnya, sejak Pilkada selesai, Bawaslu Riau baru kali ini melakukan kegiatan.

"Dalam evaluasi dan refleksi ini, kita mengundang pembicara dengan menghadirkan langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, serta juga dari akademisi dan pegiat Pemilu," kata Alnof.

Dikatakannya, diskusi ini lebih kepada bagaimana rancangan pelaksanaan Pemilu ke depan, termasuk juga mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu lalu agar tidak terulang lagi.

Dirinya juga mengakui adanya permasalahan pada pelaksanaan Pemilu di Riau, salah satunya PSU di Kabupaten Siak yang dilakukan sampai dua kali. Tentunya ini menjadi pembahasan sekaligus mencari solusi ke depan dalam diskusi ini.

Sumber: Cakaplah.com