SURABAYA (BabadNews)  - Pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Satria Unggul Wicaksana menilai aksi demo besar-besaran masyarakat Pati yang meminta Bupati Pati Sudewo untuk mundur, salah satunya karena kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%  menjadi peringatan keras untuk para pejabat publik.

Satria menilai, kebijakan publik harus melibatkan aspirasi warga dan disampaikan dengan komunikasi politik yang tepat. Menurutnya, perlawanan masyarakat yang terjadi di Pati tidak lepas dari cara sang bupati menyampaikan kebijakannya di ruang publik.

"Suara masyarakat adalah kunci dan dalam alam demokrasi, aspirasi warga harus menjadi pertimbangan utama. Jika kebijakan dijalankan dengan nada menantang atau bahkan memicu rasa takut, itu akan memantik kemarahan publik," jelas Satria saat ditemui, Rabu (13/8/2025),

Lebih lanjut Satria menambahkan, adanya larangan aksi demo hingga tantangan kepada massa justru memperburuk situasi. Kejadian ini, dikatakan Satria, merupakan titik kulminasi puncak kemarahan warga.

"Ketika kepala daerah bertindak sewenang-wenang dan merasa tak bisa dikritik, itu awal dari masalah besar. Situasi di Pati menjadi contoh betapa pentingnya pejabat publik berhati-hati dalam bertindak, berbicara, dan menetapkan kebijakan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak, termasuk aparat penegak hukum untuk menghindari penggunaan kekerasan dalam menangani konflik.

“Semoga penegak hukum, kepolisian, militer tidak menggunakan cara-cara kekerasan di dalam penindakannya,” tutup Satria.

Sumber: Cakaplah.com