(BabadNews)  - Pemerintah Indonesia tengah merencanakan langkah kontroversial untuk mengatasi masalah keuangan negara.

Pada tahun 2026, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp 781,9 triliun.

Sebagian besar dana segar ini bukan dialokasikan untuk pembangunan, melainkan untuk membayar bunga utang lama.

Adapun Perekonomian global saat ini ditandai oleh utang negara yang sangat besar, baik di negara maju maupun berkembang.

Secara umum, utang negara menjadi perhatian global karena dapat memengaruhi stabilitas keuangan, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Terkait langkah pemerintah Indonesia ini, sejumlah pihak melontarkan kritikannya.

Peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menyebut kebijakan ini sebagai praktik "gali lubang tutup lubang".

Praktik ini dianggap berisiko karena menciptakan siklus ketergantungan utang yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

"Sebagian besar pembiayaan utang tersebut digunakan untuk membayar pembiayaan bunga utang," kata Dani dalam acara media briefing di Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, tren penarikan utang dan pembayaran bunga utang sempat menurun pada periode 2021-2023.

Namun, sejak 2024 hingga 2026, jumlah utang baru yang ditarik pemerintah kembali melonjakseiring dengan defisit anggaran yang juga meningkat.

Dari total penarikan utang Rp 781,9 triliun pada 2026, sebanyak Rp 599,4 triliun digunakan untuk membayar bunga utang.

Akibatnya, jumlah total utang pemerintah dan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Makanya porsi utang kita itu terus meningkat dan utang terhadap PDB kita juga terus meningkat. Akhir tahun (2024) itu sudah hampir Rp 9.000 triliun. Nasibnya sudah hampir 39 persen dari PDB," ujar Dani.

Sebagai informasi, dikutip dari Kompas.com, Pemerintah akan menarik utang baru sebesar Rp 781,9 triliun pada 2026. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2022.

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, nilai pembiayaan utang sempat mencapai Rp 870,5 triliun pada 2021 karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kemudian turun pada 2022 menjadi Rp 696 trliun dan Rp 404 triliun pada 2023. Setelah itu nilai utang terus mengalami kenaikan sampai 2026.

Adapun kenaikan nilai utang pemerintah pada 2026 mencapai 9,28 persen dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp 715,5 triliun.

Penarikan utang pada tahun depan paling banyak akan dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 749,2 triliun.

Penerbitan SBN ini lebih tinggi 28,05 persen dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp 585,1 triliun. Kemudian pembiayaan utang juga didapatkan dari pinjaman sebesar Rp 32,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan outlook 2025 yang sebesar Rp 130,4 triliun, angka pinjaman dari pembiayaan utang 2026 lebih rendah 74,9 persen.

Pembiayaan utang dari pinjaman ini terbagi menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri dengan besaran masing-masing minus Rp 6,5 triliun dan Rp 39,2 triliun.



Sumber: Tribunpekanbaru.com