JAKARTA (BabadNews) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bisa didesain tanpa adanya defisit pada tahun 2027 atau 2028. Prabowo menyebut, hal itu akan sejalan dengan janji untuk terus melakukan efisiensi anggaran selama era pemerintahannya.
“Pemerintahan yang saya pimpin, berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi. Sehingga, defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin,” kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR bersama dengan DPR-DPD RI dikutip, Senin (18/8).
“Dan harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah tahun 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujarnya.
Prabowo menilai, Pemerintah Indonesia harus berani untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Itu kiranya, ia secara gamblang meminta seluruh kekuatan politik di Tanah Air untuk mendukungnya.
“Kita harus berani, kita harus bertekad menghilangkan kebocoran. Menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur semuanya dengan baik, semuanya akan merasakan dan menikmati,” ujarnya.
Untuk diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 didesain sebesar 1,48 persen atau Rp 638,8 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan selisih dari belanja dan pendapatan negara pada tahun 2026 yang dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun untuk belanja dan pendapatan dirancang sebesar Rp3.147,7 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa defisit APBN 2025 diperkirakan akan mencapai Rp662 triliun, atau setara 2,78 persen dari PDB. Angka ini membengkak dari sebelumnya ditargetkan setara 2,53 persen atau Rp616 triliun.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menyumbang pemasukan senilai Rp808 triliun ke negara agar APBN tanpa defisit bisa benar-benar bisa diwujudkan.
Merespons hal ini, Ekonom sekaligus Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai bahwa sulit untuk dilakukan jika Danantara harus setor dengan nominal mencapai Rp800 triliun.
“Tadinya kita pikir Danantara ini akan menjadi sumber investasi saja. Tapi ternyata tahun 2029 juga ditargetkan menyumbang karena ROA-nya diasumsikan capai 5 persen dari aset yang 1.000 miliar dolar AS atau sekitar 5 persen. Dan ini kalau di Indonesia kan ini setara Rp700 triliun-Rp800 triliun,” kata Riandy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/8).
Ia mengatakan, sebetulnya pemerintah Indonesia tak perlu muluk-muluk untuk menargetkan APBN tanpa defisit. Menurut dia, ada hal penting yang harus dilakukan, yakni pengelolaan defisit yang harus tetap dijaga.
Untuk diketahui, defisit APBN setiap tahunnya biasa ditetapkan harus berada di bawah 3 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit berada pada rentang 2,78 persen.
“Enggak perlu kita hidup tanpa utang. Asalkan pengelolaan utangnya masih sustainable atau berhati-hati. Kalau kita paksa Danantara untuk mengucurkan uang sampai Rp 700 triliun, memang bisa? Aset Danantara itu kebanyakan DPK. Kedua, tidak semuanya aset produktif,” bebernya.
Riandy mengungkapkan, daripada Danantara harus menyumbang dana ke negara. Seharusnya, kehadiran badan investasi ini bisa menjadi investor pada market failure atau kegagalan pasar yang hanya bisa dimasuki oleh pemerintah.
“Sebaiknya Danantara fokus mendorong sektor baru yang banyak market failure, khususnya sektor yang hanya bisa dimasuki oleh Pemerintah,” ujarnya.
2026, Siapkan Anggaran Perlinsos Rp508,2 Triliun
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp508,2 triliun pada tahun 2026. Angka ini tercatat naik 8,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2025 yang sebesar Rp468,1 triliun.
Dalam anggaran perlinsos ini, pemerintah memprioritaskan kepada empat hal, yakni peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Lalu, sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial adaptif dan inklusif.
Melalui anggaran ini, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pemberian bansos yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya melindungi masyarakat dan risiko sosial dan mengentaskan kemiskinan akan lebih efektif.
“Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan mencapai 6,5-7,5 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0-0,5 persen,” seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan, Senin (18/8).
Adapun secara rinci, anggaran Perlinsos yang mencapai Rp508,2 triliun ini akan disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp315,5 triliun. Adapun alokasinya untuk 10 juta penerima PKH senilai Rp28,7 triliun, BPNT/Kartu Sembako senilai Rp43,8 triliun dengan total penerima mencapai 18,3 juta penerima.
Kemudian, bantuan iuran JKP senilai Rp1,2 triliun untuk 140,7 juta penerima, subsidi energi senilai Rp210,1 triliun termasuk untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Selain itu, juga diperuntukkan bagi subsidi non energi senilai Rp17,4 triliun, BLT Desa senilai Rp6,5 triliun, dan atensi sosial serta penanganan bencana sebesar Rp7,9 triliun.
Selain itu, perlinsos juga ada yang disalurkan untuk pemenuhan pendidikan, diantaranya seperti untuk PIP senilai Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah senilai Rp17 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, serta untuk Sekolar Rakyat (SR) yang tersebar di 200 lokasi.
Selanjutnya, anggaran perlinsos juga diperuntukan bagi layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yang terdiri dari Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta PBI JKN. Lalu, untuk 49,6 juta peserta PBPU dan BP Kelas III senilai Rp2,5 triliun.
Terakhir, anggaran perlinsos juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan total nilai mencapai Rp86,2 triliun. Terdiri dari Subsidi KUR bagi 6,1 juta debitur dengan alokasi mencapai Rp36,5 triliun dan subsidi pupuk Rp49,7 triliun sebanyak 9,6 juta ton. (jpg)
