PEKANBARU (BabadNews) – Pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2026 diprediksi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada keterbatasan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, hingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Siak dan Pelalawan, H. Abdullah, S.Pd, Selasa (19/8/2025).

Politisi PKS itu meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengantisipasi potensi penurunan pendapatan di tahun 2026. Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab, di antaranya turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi akibat porsi negara dari Blok Rokan yang menurun dari 36 persen menjadi 16 persen.

Selain itu, harga minyak dunia yang diperkirakan terus melemah hingga bisa menembus angka USD 60 per barel, serta kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah.

“Pemprov Riau mesti menghitung dengan cermat dalam penyusunan RKPD 2026 sebelum diserahkan ke DPRD. Kita tetap harus optimis, namun jangan mengabaikan hal-hal yang bersifat realistis,” ujar Abdullah.

Ia menekankan, Pemprov Riau harus menyiapkan langkah-langkah inovatif untuk menciptakan sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Solusinya adalah kreativitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi kinerja BUMD, dan pengelolaan aset yang lebih produktif,” tegas Abdullah dengan optimis. ***

Sumber: Goriau.com