JAKARTA (BabadNews) – Beberapa ruang kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, tampak tengah direnovasi. Namun, pertanyaan soal siapa yang menanggung anggarannya belum mendapat jawaban pasti.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyebut penataan ulang kantor legislator dilakukan berdasarkan permintaan masing-masing fraksi.

"Kalau ada yang minta ya kami bantu," ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Pantauan di lapangan menunjukkan ruang-ruang sempit ukuran 2,5 x 3 meter itu dipoles ulang dengan cat putih-abu dan dilengkapi sofa, televisi, serta meja makan kecil. Koridor di depannya masih tampak berantakan, dipenuhi kardus, perabot bekas, hingga galon air kosong.

Renovasi ini, kata Indra, dilakukan karena jumlah fraksi dan anggota DPR periode 2024–2025 mengalami perubahan. Beberapa kantor harus disesuaikan, terutama milik Fraksi Partai Demokrat dan PKB yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan.

Namun ketika ditanya soal anggaran, Indra mengaku tidak mengetahui sumber dana pasti renovasi tersebut. Ia mengklaim Sekretariat Jenderal tidak pernah mengusulkan anggaran renovasi.

“Kalau dari Setjen, dananya juga tidak tersedia,” ungkapnya.

Beberapa fraksi seperti Partai Nasdem, lanjut Indra, menggunakan dana gotong royong internal atau swadaya anggotanya. Biasanya, kata dia, renovasi dilakukan oleh anggota DPR yang sudah menjabat lebih dari dua periode.

Renovasi ini kembali memicu kritik publik, seiring sorotan terhadap tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan. Tunjangan tersebut membuat total pendapatan bersih anggota dewan bisa tembus Rp100 juta per bulan.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, menyebut angka itu wajar dengan beban tugas kenegaraan anggota dewan. “Itu untuk biaya sewa, gaji ART, sopir pribadi. Masih masuk akal,” katanya.

Namun, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menilai tidak ada urgensi renovasi dan pemberian tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Dari awal publik menolak tunjangan rumah. Ini hanya cara halus menambah pemasukan para anggota Dewan,” kritik Lucius. ***
 

Sumber: Goriau.com