JAKARTA (BabadNews) – Berita menggembirakan datang untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp580,7 triliun untuk belanja pegawai pada tahun 2026. Angka ini mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp520,2 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Anggaran besar ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sebagian besar dana tersebut, sebesar Rp356,9 triliun, akan dialokasikan untuk belanja pegawai di Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi ASN. Besaran tunjangan ini akan disesuaikan dengan capaian reformasi birokrasi setiap K/L.

“Pengoptimalan belanja pegawai akan dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik agar lebih efektif, responsif, dan mendukung program pembangunan,” demikian kutipan dari Buku II Nota Keuangan.

Pensiunan dan Jaminan Sosial Tercover

Selain untuk gaji dan tunjangan, anggaran belanja pegawai juga mencakup pembayaran manfaat pensiun bagi ASN, TNI, dan Polri yang telah memasuki masa pensiun. Pemerintah juga menanggung premi untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kesehatan (Jamkes) yang mencakup ASN, TNI, Polri aktif, pensiunan, pejabat negara, dan veteran.

Kebijakan belanja pegawai untuk tahun 2026 juga akan difokuskan pada sejumlah prioritas penting:

* Digitalisasi Birokrasi: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi untuk produktivitas yang lebih baik.

* Reformasi Birokrasi: Melanjutkan implementasi reformasi untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berkualitas, dan berintegritas.

* Daya Beli: Menjaga daya beli ASN dengan tetap meningkatkan kualitas belanja pegawai, sehingga mendukung konsumsi yang stabil.

Pemerintah juga akan mempertimbangkan kebutuhan ASN pada 2026 dengan memperhitungkan formasi pegawai yang dibutuhkan, jumlah ASN yang pensiun, serta berpedoman pada kebijakan zero atau minus growth dalam penambahan pegawai. ***

Sumber: Goriau.com