JAKARTA (BabadNews) – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menyoroti anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang melonjak menjadi Rp525 triliun dalam RAPBN 2026, naik hampir dua kali lipat dari tahun ini yang sebesar Rp258 triliun. Ia mempertanyakan mengapa penggunaan anggaran sebesar itu tidak melibatkan DPR dalam pembahasannya.

“Rp525 triliun ini digunakan sendiri, direncanakan sendiri, digunakan sendiri oleh pemerintah. Katanya kita mau transparan, akuntabel, tertib. Ini tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan,” ujar Dolfie saat rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Kamis (21/8/2025).

Ia mengungkapkan, anggaran BA BUN selama ini digunakan antara lain untuk membayar kompensasi listrik dan BBM, dengan nilai sekitar Rp200 triliun. Artinya, terdapat sisa sekitar Rp300 triliun yang belum jelas peruntukannya.

Dolfie menegaskan pentingnya pembahasan bersama DPR agar penggunaan anggaran sebesar itu memiliki kriteria dan rambu yang jelas. Ia menyebut, rakyat berhak mengetahui ke mana anggaran negara diarahkan.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa sebagian besar dari BA BUN termasuk dalam diskresi presiden. “Kami memahami dan mencatat pandangan Pak Dolfie. Diskresi presiden memang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran ini,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan, anggaran tersebut telah dirinci secara detail, termasuk yang berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan jalan dan infrastruktur daerah. Ia juga mengungkap bahwa pemerintah mengambil alih sejumlah urusan daerah karena tidak adanya kemajuan.
“Urusan sampah pun kita ambil alih karena masalahnya terus berlangsung. Tapi saya rasa, transparansi akan kita perhatikan,” jelas Sri Mulyani. ***

Sumber: Goriau.com