(BabadNews)   - Kasus OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dinilai tidak boleh dipersepsikan sebagai konflik politik. Pakar politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menegaskan kasus ini murni penegakan hukum dan bukti komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance.


Diketahui Noel, sapaan akrabnya, merupakan kader dari Partai Gerindra yang tersangka di era Pemerintahan Prabowo Subianto.


Namun, Pakar Politik UIR, Agung Wicaksono, P.hD. menegaskan pemerintah perlu menekankan kepada masyarakat bahwasanya kasus OTT KPK yang kuat diduga adanya pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan ini tidak terkait urusan politik.


Lebih lanjut, kasus ini juga menguji kemampuan pemerintah dalam membangun suatu narasi.


Menurut Agung, Noel bukan hanya sekedar kader partai, publik lebih mengenalnya sebagai relawan Jokowi.


"Walaupun secara formal Noel merupakan kader Partai Gerindra, publik lebih mengenalnya sebagai figur relawan Jokowi melalui Jokowi Mania (Joman)," ujarnya.


"Maka penting bagi Pemerintah untuk menegaskan bahwa kasus ini tidak dilihat sebagai tarik menarik kepentingan politik," lanjutnya.


Melainkan hal ini bukti adanya komitmen pada prinsip good governance. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa dijaga dan dipersepsikan konsisten dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Selain itu, ia menilai  OTT ini membuktikan penegakan antikorulsi terus berjalan dan tidak berhenti pada sekat sekat politik atau latar belakang pejabat.


"Dalam kajian rule of law, keadilan memang dituntut untuk ditegakkan secara impersonal, tanpa pandang bulu," katanya.