PEKANBARU (BabadNews) - Komisi III DPRD Riau menilai Pemerintah Provinsi Riau tidak serius menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal dana transfer pusat akan berkurang drastis mulai 2026.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menyampaikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 tidak lebih baik dari tahun ini. Hal itu dikarenakan adanya pengurangan-pengurangan transfer pusat ke daerah.

Dirinya mengaku sangat prihatin dengan kondisi keuangan Provinsi Riau tersebut. Apalagi, pemangkasan dana bagi hasil ke daerah terus dikurangi.

"Pada tahun 2026 akan ada pengurangan-pengurangan transfer pusat terhadap dana bagi hasil dan sebagainya. Terutama adalah akan berkurangnya 20 persen lebih terhadap transfer ke daerah, yang sebelumnya Rp1,2 triliun dipangkas menjadi Rp900 miliar sekian, kemudian dikurangi lagi menjadi Rp600 miliar sekian," ujar Edi Basri, usai rapat internal dengan Anggota Komisi III DPRD Riau, Senin (25/8/2025).

Di sisi lain, Politisi Gerindra dari Dapil Kampar ini juga menyoroti tidak ada upaya sungguh-sungguh dari Pemprov Riau untuk menambah penerimaan PAD. Upaya ini perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari transfer pusat ke daerah.

Seharusnya, kata Edi, Pemprov Riau mencari solusi terkait kekurangan anggaran tersebut. Pemprov Riau harus melakukan inovasi agar ada pendapatan tambahan.

"Upaya yang kita maksud adalah bagaimana upaya memperoleh sumber-sumber pendapatan baru, terutama pajak dan bagaimana memperoleh pendapatan BUMD kita yang lebih maksimal," sebutnya.

"Dalam hal ini kita tidak melihat upaya pemerintah untuk menambah PAD, kaitannya untuk memperbaiki dan menutupi kekurangan transfer pusat," sambungnya.