JAKARTA (BabadNews) – Dua warga menggugat aturan syarat masuk Polri yang hanya mewajibkan lulusan SMA. Mereka menilai, polisi seharusnya berstandar sarjana (S1) agar setara dengan profesi penegak hukum lain.

Mabes Polri menanggapi gugatan ini dengan sikap terbuka. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menyatakan bahwa kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting untuk membangun Polri yang modern.

“Harapan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi. Semua masukan yang disampaikan, termasuk melalui jalur konstitusi, tentu menjadi atensi kami,” katanya di Mabes Polri, Senin (25/8/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa kritik publik akan dijadikan bahan evaluasi. “Masukan akan diterima dan dikaji sesuai mekanismenya. Kita tunggu prosesnya di MK,” ujarnya.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025, Pemohon menilai lulusan SMA belum cukup matang untuk memikul tugas kompleks kepolisian. Menurut kuasa hukum Pemohon, Ratu Eka Shaira, fungsi polisi tidak hanya administratif, tetapi juga membutuhkan keilmuan hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, hingga teknologi informasi.

“Persyaratan SMA sulit memastikan kompetensi yang diperlukan untuk tugas kepolisian yang semakin kompleks,” ujarnya.

Namun, Hakim Konstitusi memberikan sejumlah catatan. Ridwan Mansyur mengingatkan agar Pemohon memperjelas legal standing gugatan, sementara Arsul Sani menekankan bahwa tugas kepolisian tak semuanya berhubungan langsung dengan penegakan hukum.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, juga menekankan pentingnya mengurai keterkaitan norma hukum dengan posisi Pemohon. “Kalau ada syarat SMA, lalu Anda sarjana, bagaimana membangun legal standing? Itu harus dijelaskan,” tuturnya.

Sidang akan berlanjut setelah Pemohon diberi waktu 14 hari untuk menyempurnakan permohonannya, dengan batas akhir penyetoran berkas pada Selasa (26/8/2025). ***