JAKARTA (BabadNews) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembelian LPG 3 kilogram hanya bisa dilakukan menggunakan NIK KTP mulai 2026, agar subsidi lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

"Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK)," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil menegaskan, kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran, sehingga benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Nantinya, gas LPG 3 kg hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Desil 1 sampai 4 adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling rendah (Desil 1: 0–10%) hingga 40% terendah secara nasional, yang mengindikasikan tingkat kemiskinan dan kerentanan.

Kelompok desil 1–4 ini biasanya menjadi prioritas penerima berbagai bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), karena dinilai paling membutuhkan.

Bahlil juga menegaskan agar masyarakat kelas menengah atas tidak lagi menggunakan LPG 3 kg. "Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah," ujarnya.

Menurut Bahlil, pemerintah akan menerbitkan aturan teknis pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP mulai 2026. Basis data yang dipakai berasal dari data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS).

"Teknisnya lagi diatur dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN," ujarnya.