(BabadNews) – Di tengah operasi militer besar-besaran di Kota Gaza, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi wilayah secara bertahap. Lebih dari dua juta penduduk Gaza kini terancam keselamatannya.

Politikus sayap kanan, yang menentang kesepakatan damai dengan Hamas untuk mengakhiri perang hampir dua tahun terakhir, memaparkan rencananya dalam konferensi pers di Yerusalem dengan tajuk “Menang di Gaza pada akhir tahun”.

Dalam usulan tersebut, Hamas diberi ultimatum untuk menyerah, melucuti senjata, serta membebaskan para sandera yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023. Jika tuntutan itu ditolak, Smotrich mengusulkan agar Israel mencaplok satu bagian Gaza setiap minggu selama empat pekan, sehingga mayoritas wilayah Gaza berada di bawah kendali penuh Israel.

Menurut rencana Smotrich, warga Palestina akan diarahkan bergerak ke selatan Gaza. Selanjutnya, pasukan Israel akan mengepung bagian utara dan tengah wilayah tersebut untuk menghabisi militan Hamas, sebelum dilanjutkan dengan aneksasi penuh.

“Ini bisa dicapai dalam tiga hingga empat bulan,” ujarnya.

Pernyataan Smotrich muncul di tengah operasi militer besar-besaran Israel untuk merebut kendali Kota Gaza, kota terbesar di wilayah itu, meski menuai kekhawatiran akan keselamatan warga sipil. Lebih dari dua juta penduduk Gaza dilaporkan telah mengungsi setidaknya sekali sejak perang pecah.

Smotrich juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera mengadopsi rencana tersebut sepenuhnya.

Hamas mengecam proposal tersebut, menyebutnya sebagai dukungan terbuka terhadap kebijakan pemindahan paksa dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.

Smotrich dikenal sebagai salah satu tokoh sayap kanan dalam koalisi penguasa Israel yang mendorong pembangunan kembali permukiman Yahudi di Jalur Gaza, wilayah yang ditinggalkan Israel pada 2005.

Pekan lalu, ia juga mengesahkan proyek besar di kawasan E1 di Tepi Barat yang diduduki. Proyek ini dinilai para pengkritik mengancam masa depan negara Palestina yang berdaulat, sementara Smotrich menegaskan proyek tersebut bertujuan untuk mengubur gagasan negara Palestina.