JAKARTA (BabadNews)  - Gelombang protes yang meluas membuat Presiden Prabowo Subianto mengundang para pimpinan partai politik di Istana. Hasilnya, mereka sepakat mencabut sebagian tunjangan DPR dan menunda semua perjalanan dinas luar negeri sebagai bentuk jawaban atas aspirasi rakyat.

Pada Ahad (31/8), Prabowo mengundang para pimpinan parpol pemilik kursi DPR. Salah satu kesepakatan adalah pencabutan beberapa tunjangan DPR serta moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri (LN). Keputusan itu dibacakan Prabowo setelah berdiskusi dengan para pimpinan parpol.

Mereka adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua Umum Demokrat Ibas Yudhoyono, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid. Ada juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Bachtiar Najamudin.

Setelah pertemuan, Prabowo menegaskan, pemerintah bersama pimpinan DPR dan partai politik sepakat mencabut sejumlah kebijakan. ‘’Beberapa kebijakan DPR sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan bahwa beberapa ketua umum partai sepakat memberi sanksi kadernya di DPR yang dianggap berbuat keliru. ‘’Langkah tersebut berupa pencabutan keanggotaan DPR terhadap anggota partai politik yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” ucapnya.

Prabowo menegaskan, pemerintah menghormati dan melindungi kebebasan berpendapat. Aspirasi murni dari masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti. Dia juga menekankan, aparat harus profesional dan transparan dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran saat mengawal aksi masyarakat.

Prabowo ingin kepercayaan publik tetap terjaga dalam proses hukum yang berjalan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian telah melakukan proses pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik.

Meski demikian, Prabowo melihat bahwa aksi demonstrasi telah diwarnai upaya makar dan terorisme. Hal itu tampak dari pembakaran fasilitas umum dan penjarahan di rumah-rumah pribadi maupun aset pemerintah. Karena itu, dia kembali memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap tegas.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya sesuai hukum terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Dianggap Tak Peka terhadap Penderitaan Rakyat, 5 Anggota DPR Dikabarkan Dinonaktifkan

Selain itu, dia meminta DPR membuka pintu dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Dia ingin tokoh masyarakat, mahasiswa, maupun kelompok lain yang menyampaikan kritik bisa diterima secara langsung. Dengan begitu, aspirasi tidak hanya disalurkan di jalan, tetapi juga dibahas dalam forum resmi.

Prabowo juga menekankan, kementerian dan lembaga harus terbuka terhadap kritik. Pemerintah, kata dia, wajib menindaklanjuti masukan sebagai bahan perbaikan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan,” tuturnya.

Perintahkan BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jaga Keamanan Negara
Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tegas kepada Badan Intelijen Negara (BIN), Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung untuk menjaga keamanan nasional di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang.

Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Ahad (31/8). Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, Presiden memerintahkan BIN agar terus bekerja secara maksimal dalam memantau situasi intelijen di lapangan.

“BIN ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Pak Presiden pada kesempatan-kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan,” ujar Sjafrie.

Selain itu, Panglima TNI diperintahkan untuk menjaga keamanan wilayah nasional secara menyeluruh dengan dukungan kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tugas itu juga mencakup pengamanan sumber daya alam.

“Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan AD, AL, AU untuk selalu memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan berlaku menurut undang-undang,” jelas Sjafrie.

Sementara, Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung untuk memastikan penegakan hukum berjalan cepat dan efektif. Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi tersebut dalam menjaga ketertiban negara.

“Kepala Kepolisian Republik Indonesia akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah nasional,” tutur Sjafrie.

Arahan Presiden tersebut, lanjut Sjafrie, tidak hanya ditujukan kepada aparat negara, melainkan juga sebagai pesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sjafrie menambahkan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk selalu berada di sisi rakyat dalam menjaga kepentingan nasional.

“Presiden akan selalu beserta rakyat dan bersama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” ujarnya.(lyn/hen/wan/oni/das)