JAKARTA (BabadNews) – Ucapan kontroversial Deddy Sitorus dan aksi joget Sadarestuwati usai Sidang Tahunan MPR memicu kemarahan publik. Namun berbeda dengan partai lain, PDIP enggan menonaktifkan kadernya, memunculkan dugaan partai berlambang banteng itu lebih mementingkan kalkulasi politik daripada aspirasi rakyat.

“Tidak hanya Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, namun juga Puan Maharani yang seharusnya bertanggung jawab. Puan sendiri mengakui kinerja DPR belum sempurna, lemah serap aspirasi, dan tidak menemui demonstran. Itu semua menjadi tanggung jawab pimpinan,” kata Fadhli, Senin (1/9/2025).

Ia menilai PDIP seharusnya berani bersikap seperti PAN, Golkar, dan NasDem yang sudah lebih dulu mencopot kadernya setelah gelombang kritik publik. “PDIP selalu mengklaim dekat dengan wong cilik, tapi Megawati tidak berani mengambil langkah tegas karena khawatir merembet ke anak biologisnya, Puan Maharani. PDIP lebih memilih bermain safety,” tegasnya.

Fadhli juga menyinggung momentum Megawati yang berdiri di samping Presiden Prabowo saat konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025). Ia menyebut posisi itu menandakan PDIP tetap mendapat keuntungan politik meski berada di luar lingkaran kekuasaan.

“Posisi PDIP sebagai partai penyeimbang harus tetap dilindungi, jangan sampai bernasib sama seperti kader DPR dari partai lain yang langsung dicopot,” jelasnya.

Sementara itu, ucapan Deddy Sitorus dalam sebuah acara televisi nasional memicu gelombang amarah publik karena menyebut perbandingan gaji DPR dengan pekerja UMR sebagai “sesat logika” serta menggunakan istilah “rakyat jelata.” Ucapannya dianggap merendahkan masyarakat kecil yang justru menjadi konstituen utama DPR.

Adapun Sadarestuwati menuai kritik keras usai aksinya berjoget heboh usai Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025 lalu. Aksi itu dianggap tidak sensitif dengan kondisi rakyat yang sedang kesulitan ekonomi.

Berbeda dengan partai lain yang sudah menonaktifkan kadernya, PDIP hingga kini masih menahan diri dari langkah serupa. ***