PEKANBARU (BabadNews) – Dua bulan berjalan, Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Pekanbaru dinilai mulai kedodoran. Tumpukan sampah menebar bau busuk di sejumlah titik kota, sementara pengamat menilai kelemahan mendasar LPS adalah ketiadaan standar kinerja yang jelas.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sampai harus turun tangan. Ia meminta camat dan lurah ikut mengawasi LPS yang kinerjanya kian melempem. Dari Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, alasan menurunnya kinerja LPS disebut karena lemahnya koordinasi dengan camat dan lurah. Padahal, ketika baru diluncurkan dua bulan lalu, LPS sempat dipuji efektif.

Namun, bagi pengamat tata kota Dr. Ikhsan, masalahnya jauh lebih mendasar: LPS lahir tanpa standar dan ukuran kinerja yang jelas.

“Ada kelebihan memang, seperti membuka peluang kerja dan bisa cepat dibentuk. Tapi kekurangannya fatal: pertanggungjawabannya ke siapa? Kalau perusahaan atau dinas jelas ada standar dan bisa diberi sanksi bila melanggar. LPS ini, kalau tidak maksimal, siapa yang memberi sanksi? Standarnya saja tidak ada,” kata Ikhsan kepada GoRiau, Kamis (4/9/2025).

Ikhsan menyebut kelemahan mendasar itu membuat LPS seperti berjalan tanpa arah. Tidak ada tolok ukur kapan mereka dianggap berhasil atau gagal. “Kalau sukses, apa reward-nya? Kalau gagal mengelola sampah, apa hukumannya? Tidak jelas. Padahal itu yang jadi acuan apakah sistem ini layak dipertahankan,” ujarnya.

Ketiadaan standar juga berdampak pada evaluasi. Ikhsan menilai pemerintah kota kerap kali tidak tegas membuat alat ukur. “Apa yang dievaluasi? Jumlah sampah yang diangkut? Atau ketepatan waktu pengangkutan? Kalau tidak jelas, ini sama saja seperti dulu ketika pakai PT EPP. Tidak ada evaluasi, tidak ada aturan yang tepat,” katanya.

Di lapangan, kelemahan itu mulai terasa. Warga di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, misalnya, mengeluh LPS Sejahtera Mandiri yang tidak konsisten mengangkut sampah sesuai jadwal. Sampah rumah tangga menumpuk, menimbulkan bau busuk, dan dikhawatirkan memicu penyakit.

Ikhsan menegaskan, tanpa grand design yang jelas, LPS akan bernasib sama seperti sistem sebelumnya, menjadi sekadar solusi tambal sulam. “Yang penting itu standar dan evaluasi. Kalau tidak ada, ya susah. Pemerintah kota harus berani membuat ukuran kinerja yang bisa dipantau masyarakat,” ujarnya. ***