(BabadNews)  - Program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi masyarakat miskin terancam tidak berlanjut pada 2026. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut keterbatasan anggaran membuat pemerintah hanya menyalurkan bantuan lewat subsidi beras SPHP.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Ia menyampaikan pemerintah tetap akan memberikan bantuan pangan, tetapi dalam bentuk subsidi beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai tahun depan.

"Bantuan pangan tahun depan (2026), sepertinya mungkin tidak ada. Yang ada adalah beras SPHP," ungkap Arief dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (5/9).

Arief menjelaskan hilangnya program itu disebabkan anggaran Bapanas tidak bisa mengakomodasi. Ia berkata pagu anggaran Bapanas di 2026 hanya Rp233,2 miliar.

Dalam kesempatan itu, Arief mengusulkan tambahan anggaran Rp22,53 triliun untuk Bapanas. Usulan tambahan anggaran itu salah satunya untuk penyaluran bantuan pangan beras senilai Rp20,46 triliun.

Bantuan beras 10 kilogram (kg) itu rencananya bakal disalurkan kepada 18 juta penerima selama enam bulan di 2026.

"Dengan demikian, total kebutuhan anggaran 2026 menjadi Rp22,76 triliun ... Tentunya kami berharap memperoleh dukungan dari Ibu Pimpinan (Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto) dan seluruh anggota Komisi IV," ucap Arief.

Pada rapat itu, Arief juga melaporkan realisasi bantuan pangan sudah mencapai 361 ribu ton alias 98,79 persen per 28 Agustus 2025. Jumlah anggaran yang digunakan untuk menyalurkan bantuan beras tersebut adalah Rp4,91 triliun.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menjelaskan pihaknya baru mendengarkan usul tambahan anggaran. Belum ada keputusan restu atau lampu hijau dari DPR RI agar pemerintah menambah anggaran Bapanas tahun depan.

Bantuan pangan berupa beras 10 kg adalah program pemerintah yang diluncurkan di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Mengacu keterangan resmi di situs Bapanas, bantuan itu pertama kali disalurkan sejak 2023 dan berlanjut di 2024 serta 2025.