JAKARTA (BabadNews) – Pemerintah pusat menginstruksikan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di 214 kabupaten/kota. Langkah ini diambil setelah beras menjadi penyumbang utama inflasi menurut data BPS per 1 September 2025.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan beras SPHP merupakan instrumen penting untuk menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan pokok.

"Tolong manfaatkan beras cadangan pemerintah ini untuk melakukan intervensi harga di 214 daerah," katanya dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras yang digelar virtual, Kamis (4/9/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bahkan bertambah dari 200 menjadi 214 wilayah hanya dalam sepekan.

Untuk mengendalikan situasi, pemerintah pusat menugaskan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog agar segera menyalurkan beras SPHP melalui operasi pasar. Tito juga menekankan agar program ini benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, optimistis harga beras bisa kembali stabil bila operasi pasar dijalankan konsisten hingga akhir tahun.

"Kalau bergerak satu bulan saja sudah terlihat dampaknya, apalagi kalau terus berjalan sampai Desember," ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP dapat didistribusikan hingga akhir 2025. Bulog juga menyiapkan jaringan gudang hingga tingkat kecamatan untuk mempercepat distribusi.

"Gudang-gudang akan tetap melayani seluruh permintaan dari kabupaten/kota, bahkan sampai kecamatan," jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, serta pemerintah daerah dari 214 wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. ***