TELUKKUANTAN (BabadNews) – Kisruh di tubuh PDIP Kuansing makin panas. Kader menuding Ketua DPD PDIP Riau, Zukri, sebagai dalang kegaduhan dan mendesak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri membatalkan SK Plt Ketua DPC.

Mayoritas kader PDIP Kuansing tidak terima dengan keputusan Megawati Soekarno Putri tersebut. Penyebabnya, penunjukan Plt tidak sesuai dengan mekanisme partai dan penuh kejanggalan.

Hal ini disampaikan oleh Bendahara DPC PDIP Kuansing Karyono, Jumat (5/9/2025) siang di Telukkuantan.

"Pembebasan tugas Pak Halim ini sangat tidak berdasar dan tidak melalui mekanisme partai. SK Plt itu terbit tanggal 24 Juli 2025, atas usulan DPD PDI Riau tertanggal 24 Juli 2025, artinya hari yang sama. Dan hari itu juga, Sekjen Pak Hasto masih ditahan," ujar Karyono.

Kendati SK Plt tersebut tertanggal 24 Juli 2025, Karyono mengaku baru mendapatkan salinannya pada 6 Agustus 2025. Sebelum itu, Karyono mengaku sudah mencium gelagat aneh dari DPD PDIP Riau.

"Itu kan sebelum Kongres Nasional di Bali, saya dapat telpon dari DPP untuk standby di Bali. Kemudian, orang DPD nelpon Buk Sek agar merapat juga ke Bali. Ternyata ketua (Halim) tak ditelpon, kami tanya, Zukri menjawab tak payah," kata Karyono.

Sesampai di Bali, lanjut Karyono, dirinya langsung registrasi dan chek in. Saat itu, nama Halim masih tercantum sebagai Ketua DPC PDIP Kuansing. "Dia satu kamar sama saya."

"Nah, sebelum kongres, ketika kami mau ambil id card, ternyata id card milik ketua sudah ditempel foto Satria, namanya juga ditimpa. Kami cek itu, fotonya ditempel belakangan," kata Karyono.

Karyono Bantah Kantor PDIP Kuansing Disegel Halim

Kantor DPC PDIP Kuansing disegel Halim menjadi dasar pertimbangan DPP menunjuk Satria Mandala Putra sebagai Plt Ketua. Namun, hal itu dibantah dengan tegas oleh Karyono. Menurutnya, laporan yang disampaikan DPD PDIP Riau ke DPP merupakan sebuah kekeliruan dan tak pernah dilakukan verifikasi faktual.

"Kantor PDIP Kuansing tidak pernah disegel, saya tinggal di belakangnya. Harusnya DPD Riau konfirmasi dulu ke saya, karena saya yang lebih tahu," kata Karyono.

Alasan yang disampaikan DPD Riau ke DPP disebut mengada-ada. Selain kantor disegel, DPD PDIP Riau juga menyampaikan laporan bahwa Halim tidak aktif sebagai ketua.

"Tidak aktif bagaimana, organisasi berjalan dengan baik, iuran dana abadi ke partai lancar, semua tagihan kantor kita bayar, semua rapat-rapat kita ikuti, kalau ketua tak sempat, kan tak ada masalah diwakilkan. Sekarang mereka bilang tak aktif," kata Karyono.

Halim bersama Karyono dan Enni Lesmaneti sudah menyampaikan kondisi sebenarnya ke DPP. Mereka dipanggil ke DPP PDIP pada 29 Agustus 2025. Menurut Karyono, agendanya adalah klarifikasi terhadap laporan DPD Riau.

Pleno PAC Memanas

Saat Halim, Karyono dan Enni Lesmaneti dipanggil DPP, Satria Mandala Putra melaksanakan rapat pleno PAC. Rapat ini mengagendakan rekomendasi nama calon Ketua DPC dan DPD Riau yang akan disampaikan ke DPP. Rapat pleno PAC ini sempat memanas, sebab unsur pimpinan dinilai tidak terpenuhi.

"Harusnya, yang teken berita acara itu Plt Ketua dan Sekretaris. Sekarang sekretaris di DPP, mereka pleno, itu yang bikin panas," kata Karyono.

Ketika itu, lanjut Karyono, Andreas Parera sudah menginstruksikan kepada Satria untuk menghentikan rapat. Ternyata, perintah tersebut diabaikan dan Satria tetap membuat berita acara pleno yang ditekennya bersama Wakil Sekretaris Jeki.

"Hasilnya, mayoritas PAC di Kuansing merekomendasikan Kordias sebagai Ketua DPD PDIP Riau, bukan Zukri," kata Karyono.

Zukri Biang Kerok Kegaduhan, SK Plt Diminta Ditinjau

Karyono menyatakan kegaduhan PDIP Kuansing disebabkan oleh Ketua DPD PDIP Riau Zukri yang tak ingin Halim bersuara saat Konferda Riau.

"Zukri ini mengawut-awut PDIP Kuansing. Dia takut Pak Halim bersuara di kongres nanti, mempertanyakan komitmennya, makanya dijegal dari sekarang," kata Karyono.

Dikatakan Karyono, mayoritas kader menyerukan agar Megawati Soekarno Putri meninjau ulang SK Plt Satria Mandala Putra dan mengembalikan Halim sebagai ketua. Hal ini dipandang perlu agar kader banteng di Kuansing kembali solid dan tidak terpecah belah.

Terkait kondisi PDIP Kuansing ini, GoRiau.com sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Zukri pada 13 Agustus 2025. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Zukri belum memberikan jawaban.***