TOKYO (BabadNews) - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba resmi mengundurkan diri pada Minggu (7/9/2025), setelah partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), kehilangan mayoritas di parlemen untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.

Keputusan ini diambil sehari sebelum Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya diperkirakan akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah akan mengadakan pemungutan suara internal yang dapat memaksanya mundur.

LDP telah memerintah Jepang selama hampir tujuh dekade terakhir, tetapi di bawah kepemimpinan Ishiba, partai ini kehilangan mayoritas di majelis rendah untuk pertama kalinya dalam 15 tahun dan kemudian kehilangan mayoritas di majelis tinggi pada bulan Juli.

Jepang, ekonomi terbesar keempat di dunia dan sekutu utama AS, kini menghadapi periode ketidakpastian politik seiring meningkatnya ketegangan dengan China dan meningkatnya ketidakamanan regional.

"Setelah tercapainya kesepakatan dalam negosiasi mengenai langkah-langkah tarif AS, saya yakin ini adalah waktu yang tepat," kata Ishiba seperti dilansir dari BBC.

Sebelumnya, dia menolak seruan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dengan Washington sebelum mengundurkan diri.

"Saya sangat yakin bahwa negosiasi mengenai langkah-langkah tarif AS, yang dapat digambarkan sebagai krisis nasional, harus diselesaikan di bawah tanggung jawab pemerintahan kami," ujarnya.

"Dengan Jepang telah menandatangani perjanjian perdagangan dan presiden telah menandatangani perintah eksekutif, kita telah melewati rintangan utama," kata Ishiba.

"Saya ingin menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya," tambah dia.

Ishiba, yang menjabat pada Oktober 2024 berjanji mengatasi kenaikan harga. Namun, dia kesulitan untuk membangun kepercayaan karena negara menghadapi hambatan ekonomi, krisis biaya hidup, dan politik yang memanas dengan AS. Inflasi, terutama kenaikan harga beras dua kali lipat tahun lalu, berdampak buruk secara politik.

Dukungan publik semakin merosot setelah serangkaian kontroversi, termasuk kritik atas keputusannya untuk hanya menunjuk dua perempuan dalam kabinetnya dan memberikan hadiah mahal kepada anggota partai.