JAKARTA (BabadNews) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi tinggi adalah jawaban atas gelombang demonstrasi 17+8 Rakyat. Padahal, sebagian besar tuntutan masyarakat tidak berkaitan langsung dengan ekonomi, melainkan akuntabilitas dan hak asasi manusia.

"Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Senin (8/9/2025).

Pernyataan itu muncul di tengah gelombang desakan masyarakat yang terangkum dalam tuntutan 17+8. Sebagian besar isi tuntutan tersebut tidak terkait langsung dengan ekonomi, melainkan soal keadilan, hak asasi manusia, serta akuntabilitas lembaga negara.

Beberapa di antaranya menuntut pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, hingga transparansi harta dan fasilitas DPR. Tuntutan lain menyoroti reforma politik, penguatan KPK, hingga reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

Namun, Purbaya memilih menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa menjadi solusi. Ia menyebut tuntutan yang muncul hanya datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya masih kurang adil.

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang," ujarnya.

Saat ditanya apakah target pertumbuhan 8 persen realistis, Purbaya mengaku tidak akan menjanjikan angka pasti. Menurutnya, pemerintah akan mengejar pertumbuhan seoptimal mungkin, meski tak bisa langsung melompat tinggi.

"Bukan bakal dikejar 8 persen. Kita akan kejar pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau saya bilang bisa besok 8 persen, itu berarti saya menipu," jelasnya.

Gerakan 17+8 sendiri terbagi dalam dua tenggat waktu. Dalam satu minggu, masyarakat menuntut langkah darurat seperti penghentian kriminalisasi demonstran, penindakan terhadap aparat pelaku kekerasan, dan pembekuan fasilitas baru DPR. Sementara untuk jangka satu tahun, tuntutan lebih luas menyangkut reformasi politik, hukum, hingga ekonomi nasional. ***