JAKARTA (BabadNews) – Langkah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari DPR menuai apresiasi. Pendiri Haidar Alwi Institute menilai keputusan itu sebagai wujud akuntabilitas moral yang jarang ditemui dalam politik Indonesia.

"Moralitas pejabat publik tidak diukur dari seberapa kuat ia bertahan di kursi kekuasaan, melainkan dari kesanggupan mengakui kekhilafan dan berani mundur ketika kepercayaan publik terguncang," kata Haidar dalam keterangan elektronik di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Menurut Haidar, keputusan Rahayu berbeda dengan kebanyakan politikus Indonesia yang umumnya tetap bertahan meski mendapat kritik keras. Ia menilai, permintaan maaf yang disampaikan Rahayu secara terbuka menunjukkan pengakuan atas kedaulatan rakyat.
"Dalam politik, permintaan maaf semacam ini jarang terdengar. Pejabat lebih sering berlindung di balik narasi 'digoreng' atau 'dipelintir'," ujarnya.

Haidar menilai, sikap Rahayu menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi dan dirinya sebagai pihak yang wajib mempertanggungjawabkan ucapan maupun tindakannya. Meski mundur, Rahayu tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan. Hal ini disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap lembaga legislatif dan konstituen.
"Dengan menyelesaikan tugas terakhir sebelum mundur, ia menghindari kesan lari dari tanggung jawab. Justru ia memastikan proses legislasi tidak terabaikan," jelas Haidar.

Ia menambahkan, kesediaan Rahayu meminta maaf memperlihatkan kesadaran politik bahwa setiap ucapan pejabat publik bukan sekadar opini pribadi, melainkan representasi negara. Karena itu, memiliki konsekuensi simbolik yang luas.
"Rahayu tampak memahami hal ini, sehingga memilih memikul beban kesalahan sepenuhnya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan politik yang jarang ditemui," ungkap Haidar.

Dalam kultur politik Indonesia, kata Haidar, mundurnya pejabat karena kehilangan kepercayaan publik merupakan peristiwa langka. Tindakan Rahayu dinilainya membuka ruang diskursus baru bahwa akuntabilitas moral harus berjalan seiring dengan akuntabilitas politik.
"Keberanian mundur bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menunjukkan penghormatan terhadap etika jabatan," pungkas Haidar. ***