PEKANBARU (BabadNews) –Kementerian PANRB menyetujui usulan Pemko Pekanbaru untuk mengangkat 5.173 pegawai non-ASN menjadi PPPK paruh waktu. Walikota Agung Nugroho menyebut seluruh usulan diterima tanpa ada yang ditolak.

Sebanyak 5.173 pegawai yang diusulkan akhirnya mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan kabar gembira itu usai menerima laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Menurutnya, seluruh usulan yang diajukan Pemko diterima pemerintah pusat tanpa ada yang tertolak.

“Alhamdulillah kita dapat laporan dari Kepala BKPSDM. Usulan surat kita, 5.173 pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu, alhamdulillah semua diterima,” kata Agung Nugroho, Sabtu (13/9/2025).

Sebelumnya, Agung mengajukan usulan penempatan PPPK paruh waktu ke Menpan RB melalui surat bertanggal 25 Agustus 2025.

Dari total 5.173 pegawai yang diusulkan, sebanyak 2.866 tercatat dalam pangkalan data BKN, sementara 2.307 lainnya belum terdaftar.

Agung menegaskan tenaga pendidik menjadi prioritas utama dalam pengajuan tersebut.

“Saya utamakan tenaga pengajar, karena kita butuh lebih banyak guru terampil untuk membentuk karakter siswa di Pekanbaru,” ujarnya.

Selain tenaga pendidik, usulan juga mencakup tenaga teknis dan medis. Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penataan pegawai non-ASN.

“Dengan adanya usulan ini, teman-teman PPPK paruh waktu punya kepastian, termasuk soal gaji dan SK penempatan,” tambahnya.