(BabadNews)  - Pemerintah Nepal mencabut pembatasan mobilitas sementara di Kathmandu dan beberapa kota lain, menyusul kerusuhan massal yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang.

Pernyataan ini dikeluarkan dari Kedutaan Besar Rusia di Khatmandu Sabtu (13/9).

"Kami informasikan bahwa pembatasan pergerakan sementara di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur telah dicabut. Namun demikian, akses ke beberapa area di Kathmandu kemungkinan masih dilarang. Mohon ikuti arahan otoritas terkait hal ini," kata Kedubes Rusia melalui Telegram.

Berdasarkan laporan surat kabar Himalayan Times, otoritas Nepal telah mencabut pemberlakuan jam malam setelah mantan Ketua Mahkamah Agung Shusila dilantik sebagai PM sementara Nepal.

Sementara itu, pada Jumat (12/9), portal Khabarhub melaporkan bahwa Karki telah diambil sumpah jabatan untuk menjadi kepala pemerintahan sementara Nepal.

Langkah-langkah pembatasan di Nepal diberlakukan menyusul kerusuhan massal yang melanda Ibu kota Asia Selatan tersebut pada awal pekan, yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang.

Kerugian fasilitas umum maupun pribadi diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp22,9 triliun).