(BabadNews) - Israel resmi memulai operasi darat di Gaza, Selasa (17/9/2025), meski laporan terbaru PBB menyimpulkan tindakan militernya mengandung unsur genosida terhadap warga Palestina.

Operasi ini diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan, sementara laporan terbaru PBB menyimpulkan bahwa Israel telah melakukan tindakan yang tergolong sebagai genosida terhadap warga Palestina.

Sebuah komisi independen bentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) merilis laporan setebal 72 halaman yang menyebutkan Israel telah melakukan "empat tindakan genosida" sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Tindakan itu termasuk pembunuhan massal, penciptaan kondisi hidup tidak manusiawi, pencegahan kelahiran dalam kelompok, hingga kekerasan seksual sistematis.

Laporan tersebut menyebut para pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant telah menghasut genosida.

Hampir 65.000 warga Palestina dilaporkan tewas sejak konflik dimulai, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. PBB menilai dampak perang telah menghancurkan esensi masa kanak-kanak di Gaza, termasuk kelaparan yang menyebabkan bayi dan balita menderita gizi buruk hingga gagal tumbuh.

Pemerintah Israel menolak keras laporan tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut temuan itu “berdasarkan kebohongan Hamas” dan meminta pembubaran komisi penyelidikan. Israel bersikukuh bahwa perang yang mereka lakukan adalah bentuk pembelaan diri dan sesuai hukum internasional.

Namun, laporan itu memperkuat kecaman internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai Israel tidak terbuka pada negosiasi gencatan senjata.

Ia menyerukan penghentian segera serangan dan mendukung pembentukan pasukan internasional untuk melindungi warga sipil, meski mengakui peluangnya kecil karena penolakan dari AS dan Israel.

Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog meminta negara-negara Eropa tidak “membelakangi Israel.” Ia menilai isolasi terhadap Israel justru akan merugikan kepentingan Eropa sendiri, baik dalam sains, budaya, maupun aliansi politik.

Selain PBB, tuduhan genosida terhadap Israel juga datang dari berbagai pihak, yakni:

•     Afrika Selatan membawa kasus genosida Israel ke Mahkamah Internasional (2023).
•     Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida menyatakan Israel melakukan genosida.
•     Bahkan dua organisasi HAM Israel menuduh negaranya sendiri melakukan genosida.
•     Senator AS Chris Van Hollen dan Jeff Merkley menuding Israel menjalankan rencana pembersihan etnis Gaza.

Meski demikian, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak laporan PBB dan menyebutnya sebagai “puncak kemunafikan”, serta menegaskan Israel berperang untuk membela diri.

Blokade total yang dilakukan Israel sejak Oktober 2023 memperparah kondisi warga Gaza. PBB melaporkan bahwa Israel menjadikan kebutuhan dasar, seperti air, makanan, listrik, bahan bakar, hingga obat-obatan sebagai senjata perang.

Awal 2025, kelaparan dinyatakan meluas di Gaza dengan lebih dari setengah juta orang terdampak. Situasi semakin memburuk ketika bantuan kemanusiaan dibatasi, sementara serangan udara dan darat terus menghantam kawasan padat penduduk, termasuk rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah.

Serangan darat Israel ke Gaza menandai babak baru konflik yang sudah menewaskan puluhan ribu orang. Tekanan internasional untuk menghentikan perang semakin kuat, tetapi pemerintah Israel menegaskan tidak akan berhenti hingga tujuan militer tercapai.

Netanyahu sendiri mengakui bahwa negaranya menghadapi “isolasi internasional yang mungkin berlangsung bertahun-tahun”, tetapi tetap berkeras melanjutkan operasi militer.