(BabadNews)  - Indonesia berpotensi menjadi raja panas bumi dunia. Dengan cadangan mencapai 23.742 MW, negeri ini kini menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat, dan tengah bersiap menyalip lewat percepatan investasi serta reformasi regulasi.

Posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 MW, sedangkan AS punya 3.937 MW listrik dari panas bumi.

"Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

Dari besarnya potensi panas bumi di Indonesia, Bahlil meminta untuk segera melakukan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi dan percepatan regulasi, demi memberikan kepastian dan percepatan bagi para pelaku usaha panas bumi.

Kementerian ESDM juga menyederhanakan perizinan dan regulasi, yang disinyalir dapat menghambat investasi, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi.

Pada 2024, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis. Mulai tahun ini, lelang WKP dilakukan melalui platform Genesis.

"Salah satu yang tidak disukai investor adalah aturan yang berbelit-belit. Semakin berbelit aturan, semakin tidak disukai oleh investor. Maka program kami waktu satu tahun kemarin adalah memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan dalam bidang geothermal. Kita memangkas semuanya," ungkap Bahlil, dikutip dari kumparan, Kamis, 18 September 2025.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Pemerintah akan membangun 48 ribu kilometer sirkuit (kms), sebagai bentuk komitmen dalam mendorong pembangunan energi baru dan terbarukan. Selama ini, menurut Bahlil, jaringan transmisi yang menghubungkan antara sumber energi dan jaringan listrik masih belum mencukupi.

"Maka tahun ini, kami, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk komitmen dan konsekuensi dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan," tuturnya.