JAKARTA (BabadNews) - Rendahnya serapan anggaran di sejumlah daerah menjadi sorotan Wamendagri Bima Arya. Ia mendesak pemda segera mengoptimalkan belanja daerah, terutama belanja modal dan barang/jasa.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai target, perputaran uang di daerah melalui belanja daerah adalah faktor utama,” ujarnya dalam rapat “Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD 2025” di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Bima menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ia mengingatkan, pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70% untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75% untuk belanja pegawai. “Sekali lagi, ini target minimal capaian realisasi belanja daerah,” tegasnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan tren positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah. Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan tinggi, tetapi belanja belum berjalan optimal.

Menurutnya, faktor yang memengaruhi lambatnya realisasi belanja, antara lain keterlambatan penetapan APBD, pengadaan barang dan jasa yang lambat, dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau progres belanja di setiap perangkat daerah.

“Kami mendorong kepala daerah dan dinas terkait untuk melakukan pendataan serta mempercepat pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga berdialog dengan perwakilan pemda untuk menggali persoalan dan mencari solusi percepatan penyerapan anggaran.