(BabadNews)  - BPKAD Riau mencatat hingga awal Oktober, tujuh kabupaten/kota telah tuntas evaluasi APBD-P 2025, sedangkan lima daerah lain seperti Pekanbaru, Rohil, dan Inhu belum menyerahkan dokumen lengkap.

Ke tujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Pelalawan, Indragiri Hilir (Inhil), Kampar, Rokan Hulu (Rohul), Bengkalis dan Kota Dumai.

"Sampai saat ini ada tujuh kabupaten kota itu yang sudah selesai dilakukan evaluasi anggaran perubahan perubahan 2025," ujar Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Ispan S Syahputra, Kamis (2/10/2025).

Sedangkan untuk lima daerah yang belum menyampaikan draf evaluasi anggaran perubahan 2025 yaitu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Indragiri Hulu (Inhu), Rokan Hilir (Rohil), dan Kota Pekanbaru.

"Mungkin kabupaten kota lainnya yang belum kita terima draf anggaran perubahannya untuk dievaluasi masih berproses, karena paling lambat tiga hari setelah persetujuan APBD diserahkan ke gubernur untuk di evaluasi," cakapnya.

Ispam menyebut, untuk pengesahan APBD-P sesuai peraturan harus sudah dilakukan paling lambat 30 September. Artinya semua daerah sudah harus melakukan persetujuan APBD P dengan DPRD kabupaten kota setempat.

"Kita sudah menyarankan ke kabupaten kota yang belum untuk segera menyelesaikan prosesnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ispan juga menjelaskan, sesuai ketentuan proses evaluasi usulan draf APBD-P kabupaten/kota berjalan dalam 15 hari kerja dengan ketentuan dokumen lengkap.

"Tapi itu terhitung sejak seluruh kelengkapan dokumen evaluasi disampaikan dan dinyatakan lengkap. Tapi intinya Pemprov Riau komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses evaluasi APBD-P kabupaten kota sesuai tahapan, dan jadwal yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan," tukasnya.