(BabadNews)  - Kota Pekanbaru dipastikan terkena dampak kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat pada 2026 mendatang. TKD akan dipangkas hingga Rp400 miliar, yang berpotensi mengganggu belanja rutin, pembangunan, hingga tunjangan pegawai.

Berdasarkan lis pengurangan dana transfer pusat ke daerah yang dirilis Kementerian Keuangan, TKD untuk Kota Pekanbaru bakal dipangkas sebesar Rp400 miliar di Tahun 2026 mendatang.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan, kebijakan pemotongan TKD itu dipastikan berdampak serius terhadap struktur belanja daerah, baik belanja rutin maupun anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

"Belanja rutin kami saja sudah cukup tinggi. Maka, tentu akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tunjangan pegawai," ujarnya, Rabu (1/10).

Selain itu, pemotongan TKD juga bisa berdampak pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga dengan kondisi tersebut akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan daerah.

"Kalau belanja rutin terganggu, tentu kami harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda. Padahal masih banyak jalan berlubang yang harus diperbaiki, persoalan banjir yang belum tuntas, hingga sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi," tegasnya.

Namun demikian, Agung menjelaskan jika Pemko Pekanbaru tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan, akan memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar pengurangan TKD bisa ditinjau kembali.

"Kami akan menyampaikan langsung ke pusat. Karena kalau Rp400 miliar dikurangi, Pekanbaru akan sangat kesulitan untuk mengatur belanja," tutupnya.