(BabadNews)  - Anggota DPRD Pekanbaru Aidhil Nur Putra meminta pemerintah kota tidak setengah hati dalam menata wajah kota. Ia mendesak Bapenda dan Satpol PP bertindak tegas terhadap pemasangan reklame tanpa izin.

Salah satunya terlihat berdiri di Jalan Kaharudin Nusution, tidak jauh dari Kantor Camat Bukit Raya. Padahal, hingga kini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru masih menyusun Peraturan Walikota (Perwako) terkait tata kelola dan perizinan reklame. Artinya, belum seharusnya ada izin resmi yang diterbitkan untuk pendirian reklame baru.

Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Aidhil Nur Putra menegaskan agar Pemerinta Kota (Pemko) Pekanbaru tidak setengah hati dalam menegakkan aturan.

Ia menilai, penertiban reklame ilegal harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat seremonial.

“Kalau pemerintah sudah mulai serius menata kota dengan menertibkan reklame, jangan sampai muncul lagi reklame baru di lokasi yang berbeda. Ini justru menimbulkan kesan inkonsisten dalam menegakkan aturan,” ujar Aidhil, Ahad (5/10/2025).

Menurutnya, keberadaan tiang reklame ilegal bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian dari sisi pendapatan daerah. Ia meminta agar Bapenda dan Satpol PP benar-benar memperketat pengawasan di lapangan serta menelusuri siapa pihak yang memasang reklame baru tanpa izin.

“Kita mendorong Bapenda dan Satpol PP untuk menindak tegas pelaku pemasangan reklame ilegal. Kalau memang belum ada Perwako nya, artinya belum ada dasar hukum untuk penerbitan izin baru. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Politisi Nasdem ini juga meminta agar proses penyusunan Perwako tentang reklame segera diselesaikan agar tidak menimbulkan celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

“Kalau kedepannya ada reklame lagi di Pekanbaru, kita ingin ini tertata dengan rapi, berizin, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Jangan ada lagi yang berdiri seenaknya tanpa koordinasi,” tuturnya.