(BabadNews)  - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Desakan itu muncul setelah jumlah anak yang menjadi korban keracunan akibat makanan MBG terus melonjak hingga mencapai 10.482 anak per 4 Oktober 2025.

Dalam siaran pers yang diterima GoRiau, Senin (6/10/2025), Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut langkah BGN yang hanya menonaktifkan sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak 29 September lalu tidak efektif. Sebab, ribuan dapur lain yang masih beroperasi tetap berpotensi menimbulkan korban baru.

“Dengan data ini, kita bisa simpulkan penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” tegas Ubaid.

Catatan JPPI menunjukkan, dalam sepekan setelah penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan justru naik menjadi 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak per minggu.

JPPI menyebut akar persoalan MBG lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan. Namun, desakan agar seluruh dapur MBG dihentikan sementara sejak awal disebut tidak digubris oleh BGN.

Selain peningkatan jumlah korban, JPPI juga mencatat sejumlah fakta mengkhawatirkan sepanjang pekan 29 September–3 Oktober 2025. Kasus keracunan kini meluas ke dua provinsi baru yaitu Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak). Lima provinsi dengan korban terbanyak pada periode ini adalah Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

Gelombang penolakan terhadap MBG juga muncul di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang. Di sisi lain, JPPI mencatat adanya intimidasi terhadap masyarakat dan jurnalis di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban. Sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa disebut mengalami tekanan hingga ancaman hukum karena bersuara soal kasus MBG

 Tidak hanya murid, beberapa guru juga menjadi korban keracunan setelah ditugaskan mencicipi makanan MBG, di antaranya di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat. JPPI menilai kebijakan mewajibkan guru mencicipi makanan MBG merendahkan martabat profesi guru dan membahayakan keselamatan mereka.

“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya,” ujar Ubaid.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak-anak Indonesia, JPPI menyampaikan lima tuntutan tegas kepada BGN. Pertama, menutup seluruh dapur MBG (SPPG) secara nasional sampai audit program dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan partisipatif. Kedua, menghapus kebijakan yang mewajibkan guru mencicipi makanan MBG. Ketiga, memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang dengan sadar membiarkan praktik berbahaya ini terus berlangsung. ***