PEKANBARU (BabadNews) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebut pelaksanaan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau hasil Pilkada akan dimulai secara efektif pada 2026. Sebab, tahun anggaran 2025 masih difokuskan untuk melunasi berbagai kewajiban keuangan daerah.

Sekda menjelaskan, penyusunan RPJMD menjadi acuan utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerjemahkan arah kebijakan kepala daerah selama lima tahun ke depan.

“Menerjemahkan kesepakatan-kesepakatan tadi itu kita masuk ke dalam mekanisme RPJMD. Jadi semua janji politik, semua janji kampanye yang diatur dengan undang-undang itu yang kemudian jadi visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Syahrial, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan bahwa seluruh komitmen politik tersebut sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, janji-janji kampanye bukan sekadar retorika, tetapi sudah memiliki dasar hukum dan arah pelaksanaan.

“Apakah di RPJMD kita komitmen-komitmen itu sudah ada? Sudah. Sudah kita jaga komitmen-komitmen itu untuk lima tahun. Jadi semua janji gubernur dan wakil gubernur sudah kita dokumentasikan menjadi RPJMD. Karena kita punya pagu indikatif untuk lima tahun, maka dibagi dalam pencapaian setiap tahunnya,” jelasnya.

Namun, menurut Syahrial, tahun 2025 yang seharusnya menjadi awal pelaksanaan RPJMD belum bisa optimal lantaran pelantikan kepala daerah baru dilakukan pada Februari. Kemudian APBD Perubahan 2025 masih difokuskan untuk pembayaran kewajiban (utang) pemerintah daerah, sementara program-program baru akan lebih maksimal pada tahun 2026.

“Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun pertama, tapi pelantikan baru terjadi di bulan Februari. Makanya APBD perubahan kita fokuskan untuk bayar utang. Jadi janji-janji itu mungkin belum banyak bisa dipenuhi di 2025, dan harapan kita bisa dilaksanakan pada 2026,” ujarnya.

Syahrial menyebut, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan dari RPJMD. Dalam RKPD tersebut, Pemprov Riau menitikberatkan pada sinkronisasi antara program prioritas nasional dengan program daerah.

“RPJMD lima tahun tadi dibagi menjadi RKPD. Nah, oleh karena itu dengan kemampuan keuangan kita di 2026, kita harap subsektor yang ada di RPJMD itu bisa sesuai dengan program pusat dan daerah. Karena itu amanat Presiden untuk menjamin kesesuaian program pusat dan daerah,” papar Syahrial.

Ia menambahkan, sejumlah program prioritas yang selaras dengan pemerintah pusat antara lain bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pemprov Riau juga tetap mempertahankan karakter pembangunan berbasis nilai-nilai Budaya Melayu dan keagamaan sesuai visi daerah “Berdelau” yakni Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju.

“Terkait janji-janji tadi, itu lebih banyak kepada visi kita yang di Berdelau: berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Kita juga sudah punya Perda Pondok Pesantren, yang menjadi dasar pembiayaan bagi lembaga keagamaan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Syahrial mengungkapkan bahwa Pemprov Riau saat ini tengah melakukan penyesuaian terhadap RKPD 2026 menyusul adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Ia menyebut, hal ini menjadi tantangan bagi daerah dalam menyusun kembali postur belanja yang realistis.

“Kita sedikit merevisi RKPD karena tadinya kita susun dengan angka cukup optimis. Tapi setelah peraturan Menteri Keuangan keluar, kita tergerus Rp1,2 triliun lagi. Jadi kita sesuaikan lagi dengan dana transfer daerah yang akan kita terima,” ungkapnya.

Syahrial menyebut, pihaknya bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Asosiasi Daerah Penghasil Migas akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan pekan depan untuk memastikan perhitungan dana bagi hasil (DBH) dan skema pembiayaan daerah yang baru.

“Besok kita diminta hadir di Kementerian Keuangan bersama asosiasi daerah penghasil migas untuk menghitung berapa yang bisa kita terima di 2026 dengan skema terbaru. Artinya di situ kita nanti menyesuaikan belanja kita,” pungkasnya.

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Riau tahun 2026 dipastikan akan menitikberatkan pada sinkronisasi visi kepala daerah, efisiensi fiskal, dan optimalisasi potensi daerah, agar seluruh komitmen politik kepala daerah benar-benar terwujud di lapangan.