(BabadNews) — Anggota DPD RI asal Riau, Sewitri, menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan nasional agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ia menilai peran DPD RI sangat strategis dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, DPD RI memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan undang-undang yang telah disahkan, serta memberikan masukan terhadap berbagai program nasional yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Sebenarnya tugas dan wewenang kita, anggota DPD RI, adalah untuk mengawasi kebijakan dan undang-undang yang sudah disahkan,” ungkapnya Sewitri.

“UUD itu pun harus dievaluasi, apakah masih relevan atau tidak dengan perkembangan zaman. Kami di Komite III bermitra dengan berbagai lembaga, dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar terdengar di tingkat pusat,” jelas Ibu Sewitri.

Salah satu fokus DPD RI saat ini adalah bidang pendidikan, yang dinilai menjadi kunci utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu Ibu Sewitri menyebutkan bahwa MBG juga merupakan program yang harus diawasi agar berjalan sesuai prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami di DPD bermitra dengan Badan Gizi Nasional. Kami mengawasi dan memastikan bahwa program Makan Bergizi (MBG) di Riau berjalan sesuai harapan Presiden,” ujarnya.

Ibu Sewitri menegaskan bahwa jika ditemukan tantangan atau kendala di lapangan, hal tersebut tidak boleh ditutupi.

Selain program MBG, DPD RI juga tengah mendorong pelaksanaan Sekolah Rakyat, salah satu inisiatif Presiden yang bertujuan menghadirkan akses pendidikan yang merata di setiap daerah.

“Kita sudah menyuarakan pentingnya Sekolah Rakyat. Program ini harus ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Di Riau sendiri, kita sudah koordinasikan dengan Kementerian Sosial sebagai koordinator program ini,” tuturnya.

“Saat ini, Pekanbaru sudah memiliki satu Sekolah Rakyat yang mendapat bantuan langsung dari Kemensos,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan agar seluruh 12 kabupaten/kota di Riau bisa mengimplementasikan Sekolah Rakyat mulai tahun depan, dan DPD RI siap mengawal serta mensukseskan pelaksanaannya.