PEKANBARU (BabadNews) – DPRD Riau menyoroti belum disahkannya RKPD 2026 oleh Gubernur Riau. Komisi III menilai keterlambatan ini berpotensi menghambat pembahasan APBD 2026 yang seharusnya sudah dimulai bulan depan.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengatakan, sampai saat ini RKPD 2026 belum siap dan pastinya juga belum disahkan Gubernur Riau.

"Kita sudah lakukan rapat dengan BPKAD terkait dengan perbaikan RKPD Provinsi Riau. Kita tidak ingin lagi pembahasan APBD 2026 itu molor," ujar Edi, Senin (13/10/2025).

Dikatakannya, November mendatang APBD Riau 2026 harus sudah dibahas. Sementara RKPD belum disahkan oleh Gubernur Riau.

"Maka kita pertanyakan (BPKAD) kesiapannya, dan ini belum disahkan oleh Pak Gubernur. Maka kita minta segera RKPD disahkan supaya nanti kita akan beranjak kepada pembahasan APBD kita tahun 2026," ungkapnya.

Dorongan untuk mempercepat pembahasan APBD 2026 ini juga disampaikan oleh Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Menurutnya, dengan dipercepat masuknya KUA-PPAS ini, tentu dewan akan memiliki waktu yang panjang untuk memaksimalkan pembahasan ini.

"Sehingga tidak tergesa-gesa, waktunya lapang dan kita bisa membahasnya betul-betul rinci dan menemukan hal-hal yang bukan prioritas," ucap Kade.

Melihat kondisi saat ini, kata Kade, tentu Pemerintah Provinsi Riau harus memprioritaskan mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat terlebih dahulu. Karena prioritas utama adalah untuk kepentingan rakyat.